Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Diatur Dalam Undang Undang No – Hak Atas Kekayaan Intelektual Desain Tata Letak Sirkuit

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Diatur Dalam Undang Undang No – Tanggulangi Pembajakan Buku di E-Commerce, DJKI Tengah Susun Permenkumham terkait Hak Cipta

LIPUTAN TERKAIT DJKI Gelar Pembahasan EPOQUE Net untuk Tingkatkan Pelayanan Permohonan Paten Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berupaya meningkatkan pelayanan pemeriksaan paten bagi kreator dan inventor di Indonesia melalui penggunaan EPOQUE Net. 31 Maret 2022 KBP RI Terima Satu Permohonan dan Tolak Dua Permohonan Banding Paten Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) menolak dua permohonan banding paten dan menerima satu permohonan banding paten pada sidang terbuka yang disiarkan melalui Youtube DJKI pada Kamis, 31 Maret 2022. 31 Maret 2022 DJKI Optimalkan Pengendalian Akuntabilitas Keuangan DJKI Kemenkumham menyelenggarakan Konsinyasi Pengendalian Akuntabilitas Laporan Keuangan DJKI pada 31 Maret s.d 3 April 2022 di Artotel Suites Mangkuluhur Jakarta. 31 Maret 2022 Selengkapnya

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Diatur Dalam Undang Undang No

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Diatur Dalam Undang Undang No - Hak Atas Kekayaan Intelektual Desain Tata Letak Sirkuit

TAG TERPOPULER #Musik Digital #Revisi #Permohonan Paten #Sertifikat Paten #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Kanwil Jateng #Merek #UMKM #KIK #KI Komunal #Menkumham #Jawa Tengah #Reflkesi Akhir Tahun #DJKI #Agenda KI #Hari Pahlawan #Sumpah Pemuda #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Pelantikan #PPNS #Penindakan #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #Kemenkumham #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Pelanggaran #Priority Watch List

Mengkaji Perlindungan Hukum Terhadap Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Sekumpulan Artikel

LIPUTAN TERBARU DJKI Targetkan Pencapaian PNBP 2023 Sebesar Rp900 Miliar 31 Maret 2022 DJKI Gelar Pembahasan EPOQUE Net untuk Tingkatkan Pelayanan Permohonan Paten 31 Maret 2022 KBP RI Terima Satu Permohonan dan Tolak Dua Permohonan Banding Paten 31 Maret 2022 Selengkapnya

Kementerian Hukum & Hak Asasi ManusiaJl. HR. Rasuna Said Kav. 8-9,Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia

Copyright ©Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual – Kementerian Hukum dan HAM R.I.

Download “Sebuah Pengantar Memahami HKI Dalam Desain” Masalah: Download Document

7 DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi i ii BAB I Pengertian Hak Kekayaan Intelektual 1 BAB II Sejarah Hak Kekayaan Intelektual 50 BAB III Klausul Kontrak 56 BAB IV Eksklusif Paten 62 BAB V Hak Kekayaan Intelektual- Ekonomi Kreatif 75 BAB VI Isu-Isu Seputar Hki Dalam Desain 91 BAB VII Kasus Pelanggaran Hak Cipta, Paten, & Merek 103 BAB VIII Logika penilaian dalam kasus HKI 122 BAB IX Kreatifitas Pelanggaran HKI 131 BAB X Resume Inti Sari Materi Kuliah Hki 138 i i V

9 Hak kekayaan intelektual Mempunyai Jangka Waktu Tertentu atau Terbatas Apabila telah habis masa perlindungannya ciptaan atau penemuan tersebut akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi, misalnya hak merek. Bersifat Eksklusif dan Mutlak HKI yang bersifat eksklusif dan mutlak ini maksudnya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemilik atau pemegang HaKI mempunyai suatu hak monopoli, yaitu pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya untuk membuat ciptaan atau temuan ataupun menggunakannya. 2

10 B. JENIS JENIS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 1. Hak Cipta (Copyrights) 2. Hak Kekayaan Industri a. Paten (Patent) b. Merek (Trademark) c. Rahasia Dagang (Trade Secrets) d. Desain Industri (Industrial Design) e. Tata Letak Sirkuit Terpadu (Circuit Layout) f. Indikasi geografis C. PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 1. Hak Cipta (Copyrights) UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. 2. Hak Paten (Patent) UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten 3. Hak Merek (Trademark) UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek 4. Rahasia Dagang (Trade Secrets) UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 5. Desain Industri (Industrial Design) UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri 6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Circuit Layout) UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 7. Perlindungan Varietas Tanaman (Plant Variety) UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. 3

11 Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai HaKI: 1. HKI DALAM SEBUAH PRODUK Gambar 1.1 Sumber: E-tutorial DirJen HKI Dalam suatu produk, berisikan tentang hak merek berupa ZAM ZAM DJHKI, ada juga hak paten yaitu invensi dibidang teknologi seperti teknologi pembuatanya, terdapat desain industri didalamnya berupa desain botol, dan terdapat rahasia dagang yaitu isi dari produk tersebut berupa formula atau rumus khusus yang tidak diketahui oleh orang lain, nah oleh sebab itu, kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai arti hak-hak apasaja pada hakcipta. 4

12 2. HAK CIPTA Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasanpembatasan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pemegang Hak Cipta Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari si pencipta. Pengertian Ciptaan Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan mempunyai nilai keaslian dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Pendaftaran Ciptaan untuk Memperoleh Perlindungan Hak Cipta Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta. Untuk lebih baiknya dianjurkan pada Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta untuk mendaftarkan ciptaannya, karena Surat Pendaftaran Ciptaan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan, apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. 5

13 A. KARYA CIPTA YANG DILINDUNGI a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain. b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang diwujudkan dengan cara diucapkan. c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. d. Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim. f. Seni rupa dengan segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan. g. Arsitektur h. Peta i. Seni Batik j. Fotografi k. Sinematografi l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lain dari hasil pengalihwujudan. Yang Tidak Dapat Didaftarkan untuk Memperoleh Hak Cipta a. Ciptaan di luar bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. b. Ciptaan yang tidak orisinil. c. Ciptaan yang tidak diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata. d. Ciptaan yang sudah merupakan milik umum. e. Ketentuan yang diatur dalam pasal 13 UU tentang Hak Cipta (UUHC). 6

14 B. PROSEDUR PENDAFTARAN HAK CIPTA Gambar 1.2 Skema pendaftaran hak cipta Sumber: Prof. Dr. H. Sumarto, MSIE buku manajemen HKI, hal 21 7

15 C. JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN HAK CIPTA Perlindungan atas suatu ciptaan berlaku selama pencipta hidup dan ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jika pencipta lebih dari 1 orang, maka hak tersebut diberikan selama hidup ditambah 50 tahun pencipta terakhir meninggal dunia. Hak Cipta atas ciptaan program komputer, sinematografi, fotografi, database dan karya hasil pengalihwujudan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. 2. HAK PATEN Paten adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk lama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakan-nya (Pasal 1 ayat 1 UU tentang Paten). Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi (temuan). 8

16 Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten. Yang Harus Diperhatikan untuk Dihindari Sebelum Mengajukan Paten Yang harus dihindari sebelum permintaan Paten diajukan adalah pengungkapan atau mempublikasikan secara umum hasil penelitian atau penemuan dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan sebelum permintaan paten diajukan. Pengungkapan suatu hasil penelitian atau penemuan dapat terjadi dalam 3 (tiga) cara : 1. Melalui penguraian teknik dengan tulisan yang dipublikasikan. 2. Melalui penguraian produk dan atau cara penggunaannya di depan umum. 3. Melalui pameran produk, dapat berupa suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau berupa suatu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi. 9

17 A. SISTEM PENDAFTARAN PATEN Ada 2 macam sistem pendaftaran paten, yaitu : 1. Sistem First to File adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang mendaftar pertama atas invensi baru sesuai dengan persyaratan. 2. Sistem First to Invent adalah suatu system yang memberikan hak paten bagi mereka yang menemukan inovasi pertama kali sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan Indonesia menggunakan sistem First To File B. PERBEDAAN ANTARA PATEN BIASA & SEDERHANA Perbedaan Antara Paten Biasa dan Paten Sederhana No Uraian Paten Paten Sederhana 1. Yang diperiksa Kebaruan (novelty), langkah inventif, dapat diterapkan dalam industri Kebaruan (novelty). 2. Masa Berlaku 20 tahun, terhitung sejak penerimaan permintaan paten 10 tahun, terhitung sejak tanggal pemberian paten. 3. Jumlah Klaim 1 (satu) atau lebih dari satu 1 (satu) 10

18 Penemuan Yang Tidak Dapat Dipatenkan Yang tidak dapat diberikan perlindungan paten adalah (UU Paten, pasal 7) : 1. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan. Contoh : Bahan peledak 2. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan. 3. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. 4. Semua mahluk hidup, kecuali jasad renik. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses mikrobiologis. 11

19 C. MENGAJUKAN PATEN Yang Harus Dilakukan Sebelum Mengajukan Paten 1. Melakukan penelusuran (searching) informasi paten di beberapa Website, antara lain : Melakukan analisa, apakah ada ciri khusus dari invensi yang akan diajukan untuk mendapat perlindungan hak paten dibandingkan dengan invensi terdahulu. 3. Mengambil keputusan, jika invensi tersebut ternyata memang ada nilai kebaruan dari pada invensi terdahulu, maka sebaiknya diajukan untuk mendapat perlindungan hak paten dan jika tidak seyogyanya tidak perlu diajukan untuk menghindari kerugian biaya pendaftaran paten. 12

20 D. SKEMA PENDAFTARAN HAK PATEN Sumber: Prof. Dr. H. Sumarto, MSIE, buku manajemen HKI, hal 25 13

21 5. MEREK (TRADEMARK) Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Di sebagian negara, slogan iklan juga dianggap sebagai merek dan dapat didaftarkan pada Kantor HKI. Jumlah negara yang membuka kemungkinan untuk pendaftaran bentuk-bentuk merek yang kurang biasa didaftarkan seperti warna tunggal, tanda tiga dimensi (bentuk produk atau kemasan), tanda-tanda yang dapat didengar (bunyi) atau tanda olfactory (bau). Namun demikian, sebagian besar negara telah menentukan batasan-batasan mengenai hal apa saja yang dapat didaftarkan sebagai sebuah merek, secara umum adalah untuk tanda-tanda yang memang secara visual dapat dirasakan atau yang dapat ditunjukkan dengan gambar atau tulisan. A. CONTOH MEREK contoh merek/ logo yang terdiri atas tulisan: Sumber: Kamil Idris, Membuat Sebuah Merek, hal 3, diakses pada 2 januari 2015 pukul 21:00 pm. 14

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Diatur Dalam Undang Undang No - Hak Atas Kekayaan Intelektual Desain Tata Letak Sirkuit

22 contoh merek memakai logo: Penguin book limited. contoh merek kombinasi huruf dan logo 1986 WWF-World Wide Fund for Nature (sebelumnya World Wildlife Fund) WWF registered Trademark Owner. Contoh Merek tiga dimensi (bentuk dari produk): Toblerone adalah merek terdaftar dari the Kraft Foods Group Sumber image : Kamil Idris, Membuat Sebuah Merek, hal 3, diakses pada 2 januari 2015 pukul 21:00 pm. 15

26 E. CARA MELINDUNGI MEREK Bagaimana caranya melindungi merek? Perlindungan merek dapat diperoleh melalui pendaftaran, atau di beberapa negara juga melalui pemanfaatan merek tersebut. Bahkan jika sebuah merek dapat dilindungi melalui pemanfaatannya maka sangat disarankan untuk mendaftarkan merek dengan menagajukan permohonan pada kantor HaKI setempat (beberapa kantor HaKI memiliki formulir pendaftaran secara online). Pendaftaran merek akan memberikan perlindungan yang lebih kuat, khususnya jika bertentangan dengan merek yang identik atau yang mirip. Pelayanan yang diberikan oleh konsultan HaKI akan sangat bermanfaat (dan kadang-kadang merupakan suatu hal yang diwajibkan) untuk mendaftarkan sebuah merek. F. SIAPA YANG DAPAT MENDAFTARKAN HAK MEREK? Yang Dapat Mendaftarkan Merek : 1. Perorangan 2. Beberapa Orang (pemilikan bersama) 3. Badan Hukum 19

29 H. JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN MEREK Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. I. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MEREK Apa yang seharusnya dilakukan oleh sebuah usaha jika merek tersebut digunakan oleh pihak lain tanpa izin? Beban penegakan hukum terhadap sebuah merek terutama merupakan tanggung jawab pemilik merek. Semuanya bergantung kepada perusahaan pemilik merek untuk mengidentifikasikan berbagai pelanggaran dan untuk memutuskan langkah- langkah apa yang harus diambil untk melakukan penegakan hukum di bidang merek. Hal lain yang juga berperan dalam hal ini adalah meminta saran dari ahli, jika sudah diyakini bahwa merek yang dimiliki sudah dilanggar oleh pihak lain. Konsultan HaKI merupakan pihak yang paling tepat untuk mendapatkan informasi mengenai pilihan- pilihan yang ada di negara tempat merek berasal, dan berkemungkinan juga di negara-negara tetangga guna mengambil langkah awal terhadap pelanggaran yang sudah terjadi dan konsultan ini juga dapat memberikan saran mengenai bagaimana caranya melindungi hak merek yang dimiliki. 22

30 Jika menghadapi pelanggaran terhadap merek yang dimiliki, langkah pertama yang diambil adalah mengirim surat (yang bisanya dikenal dengan surat pemberitahuan untuk menghentikan pelanggaran / cease and desist letter) terhadap pihak yang dituduh telah melanggar, yang bertujuan untuk menginformasikan kepada pihak yang melanggar tersebut tentang persengkataan yang mungkin muncul dikemudian hari jika tindakan pelanggaran tersebut terus dilakukan. Dalam menulis surat pemberitahuan tersebut, bantuaan dari konsultan HaKI akan sangat membantu. Jika pelanggaran tersebut dianggap sebagai tindakan yang benar-benar sudah terencana dan anda mengetahui lokasi kegiatan pelanggaran tersebut, maka tindakan dapat dilakukan sewaktu- waktu ke lokasi tersebut, tentu saja dengan bantuan konsultan HaKI, perintah penelusuran dan penyitaan (biasanya dari pihak kepolisian dan pengadilan yang berwenang) untuk melaksanakan pemberbagusan tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya kepada pihak yang melanggar. 23

31 Pihak pengadilan dapat memaksa pihak yang melanggar untuk memberitahukan mengenai identitas orang-orang yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang dan jasa yang dilanggar dan jaringa-jaringan distribusi yang mereka miliki. Langkah yang efektif untuk menghentikan pelanggaran, adalah pihak pengadilan dapat memerintahkan, berdasarkan permintaan, untuk menghancurkan barang dan produk yang merupakan hasil pelanggaran atau dibuang keluar dari jaringan perdagangan tanpa adanya kompensasi apapun. Guna mencegah masuknya barang-barang hasil pelanggaran merek melalui perbatasan antar negara, langkah-langkah pada pencegahan dapat dimanfaatkan oleh para pemilik merek di berbagai negara melalui kewenangan otoritas bea dan cukai. Sebagai pemilik merek, sebuah perusahaan dapat meminta bantuan pihak bea dan cukai yang terdapat di perbatasan, yaitu, sebelum barang-barang yang dilanggar didistribusikan di negara bersangkutan. Bantuan dari pihak Bea dan Cukai mungkin memerlukan biaya yang harus dikeluarkan, untuk melakukan hal tersebut hubungi pihak Bea Cukai yang berwenang. 24

Buku Panduan Permohonan Hak Cipta Bagi Sivitas Akademika Ipb

32 Pada kondisi tertentu, cara yang efektif untuk menghadapi pelanggaran adalah melalui arbitrase atau mediasi. Secara umum Arbitrase memiliki manfaat yaitu sifat yang tidak terlalu formal, prosedur yang lebih singkat dan murah dibandingkan dengan proses di pengadilan, dan arbitrase lebih mudah pelaksanaannya secara internasional. Manfaat dari mediasi adalah pihakpihak yang terlibat dapat terus melakukan pengawasan terhadap proses penyelesaian sengketa. Dengan cara begitu, dapat membantu untuk menjaga hubungan bisnis yang baik dengan perusahaan lain yang mungkin saja perusahaan anda akan bekerja sama pada suatu saat di masa yang akan datang dengan perusahaan tersebut. 25

33 6. RAHASIA DAGANG (TRADE SECRET) Rahasia dagang Adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Informasi yang dianggap rahasia Yaitu apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Informasi yang bernilai ekonomis /komersial Yaitu apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Adanya upaya menjaga kerahasiaan Yaitu apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. 26

34 A. UNSUR-UNSUR RAHASIA DAGANG Unsur dari rahasia dagang adalah : 1. Adanya informasi bisnis dan teknologi yang dirahasiakan 2. Mempunyai nilai ekonomi 3. Adanya upaya untuk menjaga kerahasiaan Ketiga unsur tersebut harus ada dalam rahasia dagang Hak dari Pemegang Rahasia Dagang Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. B. OBYEK PERLINDUNGAN 1. Lingkup perlindungan Rahasia dagang meliputi: Metode produksi Metode pengolahan Metode penjualan Informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui masayarakat secara umum. 2. Beberapa faktor yang dapat digunakan untuk menilai informasi yang dimiliki dilindungi sebagai rahasia dagang, antara lain adalah: Sejauh mana informasi tersebut diketahui oleh kalangan di luar perusahaannya Sejauh mana informasi tersebut diketahui oleh para karyawan di dalam perusahaannya 27

35 Sejauh mana upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi kerahasiaan informasinya. Nilai dari informasi tersebut bagi dirinya dan bagi pesaingnya Derajat kesulitan atau kemudahan untuk mendapatkan atau menduplikasikan informasi yang sama oleh pihak lain Apakah Rahasia Dagang Perlu Didaftarkan? Tidak, tetapi jika akan dilakukan pengalihan hak harus ada dokumen pengalihan hak dan dicatatkan pada Ditjen HAKI dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam UU Rahasia Dagang. Apabila tidak dicatatkan pada Ditjen HAKI tidak berakibat hukum pada pihak ketiga sebab Jangka waktu untuk hak rahasia dagang tidak terbatas, sepanjang rahasia itu dipegang oleh pemiliknya. C. PELANGGARAN DAN SANKSI 1. Seseorang dianggap melanggar rahasia dagang orang lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pencurian Penyadapan Spionase industri Membujuk untuk mengungkapkan atau membocorkan rahasia dagang melalui penyuapan, paksaan dll. 28

37 kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Hak-hak Pendesain Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak desain industry adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi Hak Pendesain, apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai keluar hubungan dinas. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak. Pendesain berhak mendapatkan imbalan yang diperoleh dari pemanfaatan secara komersial dari desain yang dihasilkan. Nama pendesain mempunyai hak dicantumkan dalam Berita Resmi Desain Industri 30

38 8. INDIKASI GEOGRAFIS Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Ruang Lingkup Indikasi Geografis Indikasi geografis pada dasarnya memuat empat dasar yaitu : a. Penentuan wilayah penghasil produk b. Spesifikasi metode produksi c. Spesifikasin kualitas produk d. Nama dan spesifikasi tertentu yang membedakan dari produk sejenis Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 yang mengatur perlindungan Indikasi- Geografis, memuat ketentuan-ketentuan mengenai tatacara pendaftaran Indikasi-Geografis, dengan tahapan seperti dilukiskan seperti gambar 3.6, dengan uraian sebagai berikut (dikutip langsung dari pen daftaran-indikasi-geografis): 31

39 1. TAHAP-TAHAP MENGAJUKAN PERMOHONAN I. Tahap Pertama : Mengajukan Permohonan Setiap Asosiasi, produsen atau organisasi yang mewakili produk Indikasi Geografis dapat mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan persyaratan yaitu dengan melampirkan : 1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal 2. surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; 3. bukti pembayaran biaya 4. Buku Persyaratan yang terdiri atas: a. Nama Indikasi-geografis dimohonkan pendaftarannya; b. Nama barang yang dilindungi oleh Indikasi- geografis; c. Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan; d. Uraian mengenai lingkungan geografis serta factor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas 32

40 atau karakteristik dari barang yang dihasilkan; e. Uraian tentang batas -batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis; f. Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis tersebut; g. uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait; h. uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan i. llabel yang digunakan pada barang dan memuat indikasi geografis. Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis yang mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang. 33

41 II. Tahap Kedua : Pemeriksaan Administratif Pada tahap ini pemeriksa melakukan pemeriksaan secara cermat dari permohonan untuk melihat apabila adanya kekurangan-kekurangan persyaratan yang diajukan. Dalam hal adanya kekurangan Pemeriksa dapat mengkomunikasikan hal ini kepada pemohon untuk diperbaiki dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan dan apabila tidak dapat diperbaiki maka permohonan tersebut ditolak. III. Tahap Ketiga : Pemeriksaan Substansi Pada tahap ini permohonan diperiksa. Permohonan Indikasi geografis dengan tipe produk yang berbeda-beda, Tim Ahli yang terdiri dari para pemeriksa yang ahli pada bidangnya memeriksa isi dari pernyataan-pernyataan yang yang telah diajukan untuk memastikan kebenarannya dengan pengkoreksian, setelah dinyatakan memadai maka akan dikeluarkan Laporan Pemeriksaan yang usulannya akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal. Dalam Permohonan ditolak maka pemohon dapat mengajukan tanggapan terhadap penolakan tersebut, Pemeriksaan substansi dilaksanakan paling lama selama 2 Tahun. 34

42 IV. Tahap Keempat : Pengumuman Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal disetujuinya Indikasigeografis untuk didaftar maupun ditolak, Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis selama 3 (tiga) bulan. Pengumuman akan memuat hal-hal antara lain: nomor Permohonan, nama lengkap dan alamat Pemohon, nama dan alamat Kuasanya, Tanggal Penerimaan, Indikasi- geografis dimaksud, dan abstrak dari Buku Persyaratan. V. Tahap Ke Lima : Oposisi Pendaftaran. Setiap orang yang memperhatikan Berita Resmi Indikasi geografis dapat mengajukan oposisi dengan adanya Persetujuan Pendaftaran Indikasi Geografis yang tercantum pada Berita Resmi Indikasi Geografis. Oposisi diajukan dengan membuat keberatan disertai dengan alasan- alasannya dan pihak pendaftar / pemohon Indikasi geografis dapat mengajukan sanggahan atas keberatan tersebut. 35

43 VI. Tahap Ke Enam : Pendaftaran Terhadap Permohonan Indikasi Geografis yang disetujui dan tidak ada oposisi atau sudah adanya keputusan final atas oposisi untuk tetap didaftar. Tanggal pendaftaran sama dengan tanggal ketika diajukan aplikasi. Direktorat Jenderal kemudian memberikan sertifikat Pendaftaran Indikasi Geografis, Sertifikat dapat diperbaiki apabila terjadi kekeliruan. VII. Tahap Ketujuh : Pengawasan terhadap Pemakaian Indikasi-Geografis Pada Tahap ini Tim Ahli Indikasi-geografis mengorganisasikan dan memonitor pengawasan terhadap pemakaian Indikasi-geografis di wilayah Republik Indonesia. Dalam hal ini berarti bahwa Indikasi Geografis yang dipakai tetap sesuai sebagaimana buku persyaratan yang diajukan. VIII. Tahap Kedelapan : Banding Permohonan banding dapat diajukan kepada Komisi Banding Merek oleh Pemohon atau Kuasanya terhadap penolakan Permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga Bulan) sejak putusan penolakan diterima dengan membayar biaya yang telah ditetapkan. 36

44 A. OBYEK PERLINDUNGAN Yang menjadi obyek perlindungan Desain Industri adalah bentuk dekorasi pada permukaan suatu produk, dan bukan atas teknologi dan Inventorannya dengan syarat : Bersifat baru dan orsinil Dianggap tidak baru/orsinil bila secara mencolok tidak berbeda dengan desain yang sudah ada B. JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN 1. Pendaftaran desain industri berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran. 2. Tidak dapat dilakukan perpanjangan pendaftaran desain yang telah habis masa berlakunya. C. STATUS PENDAFTARAN 1. Pendaftaran desain industri merupakan suatu persyaratan untuk mendapat perlindungan. 2. Untuk dapat diberikan perlindungan maka desain industri tersebut harus desain yang baru, yaitu belum pernah diumumkan atau belum pernah digunakan melalui cara apapun sebelum permintaan pendaftaran. 37

45 D. PELANGGARAN DAN SANKSI 1. Melanggar Hak Desain Industri terdaftar diancam penjara 4 tahun atau denda Rp ,- (Tiga ratus juta rupiah). 2. Tidak mencantumkan nama pendesain dalam Berita Resmi Desain Industri/ dalam sertifikat Desain Industri diancam pidana penjara 1 tahun dan denda Rp ,- (Empat puluh lima juta rupiah). 3. Tindak pidana dimaksud termasuk delik aduan. F. PROSEDUR DAN SYARAT PENDAFTARAN 1. Mengisi formulir pendaftaran Desain Industri rangkap Mengisi formulir Surat Pernyataan kebaruan dan kepemilikan produk, bermaterai Rp. 6000,-. 3. Melampirkan gambar atau foto produk dengan perspektif tampak depan, belakang, samping kanan, samping kiri, atas dan bawah (rangkap 6) 4. Melampirkan uraian dari desain industri meliputi arti, fungsi dan kegunaan produk yang akan di daftarkan. 5. Melampirkan contoh fisik produk. 6. Dalam hal Permohonan yang diajukan secara bersama lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang lain. 38

46 7. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi surat pengalihan hak Desain Industri. 8. Pihak yang pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak desain industry. 9. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk: a. Satu desain industri atau b. Beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industry atau memiliki kelas yang sama 10. Pemohon yang bertempat tinggal di luar negara RI harus mengajukan 11. permohonan melalui kuasa yang berdomisili di wilayah Indonesia. 39

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Diatur Dalam Undang Undang No - Hak Atas Kekayaan Intelektual Desain Tata Letak Sirkuit

47 8. DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU Sirkuit terpaduadalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Yang Mendapat Perlidungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan untuk desain tata letak sirkuit terpadu yang orisinil. Desain tata letak sirkuit terpadu dinyatakan orisinil apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain, dan pada saat desain tata letak sirkuit terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. 40

Baca Juga  Desain Undangan Pernikahan Simple Dan Elegan - Berantem Karena Desain Undangan Pernikahan Ini Solusinya

48 1. ARTI TATA DESAIN TATA LETAK Kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari erbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu. 2. SIRKUIT TERPADU Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. 3. SIAPA PEMBUAT SIRKUIT TERPADU? Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. 41

49 4. HAK DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah suatu Hak eksklusif yang diberikan negara RI kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan karya intelektual tersebut, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. 5. OBYEK PERLINDUNGAN Obyek perlindungan Desain tata letak sirkuit terpadu antara lain adalah; 1. Harus memenuhi syarat orsinil 2. Dinyatakan orsinil apabila desain tersebut merupakan hasil karya pendesain itu sendiri dan bukan merupakan suatu hal yang sudah bersifat umum. 3. Mempunyai nilai ekonomis yang dapat diterapkan pada kegiatan atau proses produksi 6. JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN 1. Untuk mendapatkan perlindungan maka desain tata letak sirkuit terpadu harus didaftar. 2. Diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimanapun, atau sejak tanggal penerimaan permohonan. 3. Dalam hal telah dieksploitasi secara komersial, maka permohonan harus diajukan paling lama 2 42

50 (dua) tahun sejak tanggal pertama kali dieksploitasi. 4. Waktu perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun 7. SUBYEK DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU Subyek dari desain tata letak sirkuit terpadu adalah: 1. Yang berhak memperoleh hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain Panduan Pengenalan HKI. 2. Dalam hal pendesain terdiri dari beberapa orang secara bersama, maka hak hak tersebut diberikan kepada mereka secara bersama kecuali diperjanjikan lain. 3. Jika suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apablia penggunaan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu itu diperluas sampai keluar hubungan dinas. 4. Jika suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain Tata Letak Sirkuit Terpadu itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak. 43

51 8. MUTASI a DAN LISENSI Hak Desain tata letak sirkuit terpadu dapat dialihkan: 1. Lisensi 2. Pewarisan 3. Hibah 4. Wasiat 5. Perjanjian tertulis 9. PELANGGARAN DAN SANKSI Menggunakan dengan sengaja atau tanpa hak dipidana paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp ,- (Tiga ratus juta rupiah). Tidak mencantumkan nama pendesain dalam Sertifikat atau dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit dipidana paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp ,- (Empat puluh lima juta rupiah). 44

52 10. CARA PENDAFTARAN 1. Mengisi formulir pendaftaran, dilampiri oleh : a. Salinan gambar atau foto serta uraian dari Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan pendaftarannya. b. Surat pernyataan kepemilikan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan pendaftarannya, bermaterai Rp. 6000,-. c. Gambar/foto produk yang dimintakan pendaftarannya d. Contoh fisik produk 2. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para pemohon lain. 3. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai surat pernyataan pengalihan hak dari pendesain, bermaterai Rp. 6000,-. 4. Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, harus mengajukan permohonan melalui kuasanya yang berdomisili di wilayah Indonesia. F. PERANAN HKI DALAM KEHIDUPAN Kehidupan di era modern seperti saat ini menuntut adanya tiga komponen: a. Kecepatan dalam melakukan sebuah aktivitas, b. Ketepatan dalam menyelesaikan suatu masalah, c. Manajemen Hak Kekayaan Intelektual. 45

53 d. Kenyamanan dalam menggunakan fasilitas dan menjalani kehidupan. Ketiga komponen tersebut telah dapat dipenuhi melalui dukungan metode dan produkproduk teknologi, misalnya telefon selular, komputer dan perangkat lunaknya, serta pesawat terbang. Produk-produk teknologi tersebut akan memiliki nilai yang lebih tinggi bila mendapatkan perlindungan HKI, sebab HKI memiliki fungsi: 1. sebagai salah satu mesin penggerak ekonomi teknologi tinggi, 2. sebagai sebuah kekuatan untuk pertumbuhan ekonomi, 3. sebagai salah satu kekuatan penggerak industri, (d) sebagai salah satu alat untuk memperkuat daya saing bangsa, dan 4. sebagai salah satu mesin baru pertumbuhan (new engineof growth) untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. 46

54 G. MANFAAT MENGAJUKAN HKI Selain peranan yang dimiliki HKI, jika peneliti mengajukan perolehan HKI maka manfaat yang akan diperolehnya adalah sebagai berikut (Razilu: 2011): 1. Mencegah pihak lain mengeksploitasi potensi ekonomi dari hasil RnD (Research and Development). 2. Mencegah pihak lain melakukan pengembangan hasil RnD tanpa izin (lisensi), atau tanpa mengikutsertakan pihak yang pertama kali menghasilkan suatu teknologi; 3. Mencegah pihak lain lebih dulu mematenkan hasil RnD sehingga bebas melakukan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual. penggunaan atau pengembangan terhadap teknologi/invensi itu tanpa mendapat hambatan dari pihak inventor; 4. Menjadi sarana iklan yang bersifat global; 5. Meningkatkan prestise atau nilai jual pihak penghasil teknologi karena memiliki banyak paten; 6. Memiliki hak eksklusif untuk melarang dan/atau memberi izin kepada pihak lain untuk melakukan upaya komersial dari paten yang dimilikinya (aset bisnis intangible); 7. Kemudahan/keamanan dalam pengembangan pasar; 8. Peringatan bagi yang berniat melanggar; 9. Bukti kepemilikan yang akan memudahkan dalam perjanjian lisensi. 47

55 H. PELANGGARAN DAN SANKSI 1. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta apabila perbuatan tersebut melanggar Hak khusus dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. 2. Sanksi pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta sebagaimana tercantum dalam UU Hak Cipta, yaitu : Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan. Ancaman hukuman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp ,- (Seratus Juta Rupiah). Dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mendengarkan atau menjual kepada umum ciptaan hasil pelanggaran hak cipta, ancaman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp ,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Melanggar ketentuan pasal 16, ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp ,- (Dua Puluh Lima Juta). Melanggar ketentuan pasal 18, ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp ,- (Lima Belas Juta Rupiah). 48

Ulangan Harian Haki

56 G. PROSEDUR PENDAFTARAN HAK CIPTA Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM R.I. melalui Direktorat Hak Cipta dengan melampirkan : 1. Mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap tiga, lembar pertama dibubuhi Materai Rp ,- (ukuran kertas folio) 2. Ditulis dalam Bahasa Indonesia 3. Ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya 4. Mengisi formulir Surat pernyataan kepemilikan produk, bermaterai Rp. 6000,- Panduan Pengenalan HKI 5. Surat permohonan pendaftaran dilampiri : Contoh fisik ciptaan Bukti kewarganegaraan berupa foto copy KTP dari pencipta, pemegang hak cipta. Foto copy NPWP Akte/salinan resmi pendirian badan hukum yang telah dilegalisir oleh notaris. Gambar/foto produk ukuran 3 R sebanyak 12 lembar Deskripsi/uraian tentang produk yang akan di daftarkan 49

61 Pada tanggal 13 Oktober 1989 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui RUU tentang Paten, yang selanjutnya disahkan menjadi UU No. 6 tahun 1989 (UU Paten 1989) oleh Presiden RI pada tanggal 1 November UU Paten 1989 mulai berlaku tanggal 1 Agustus Pengesahan UU Paten 1989 mengakhiri perdebatan panjang tentang seberapa pentingnya sistem paten dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan UU Paten 1989, perangkat hukum di bidang paten diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan suatu iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi. Hal ini disebabkan karena dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya di sektor indusri, teknologi memiliki peranan sangat penting. Pengesahan UU Paten 1989 juga dimaksudkan untuk menarik investasi asing dan mempermudah masuknya teknologi ke dalam negeri. Namun demikian, ditegaskan pula bahwa upaya untuk mengembangkan sistem HKI, termasuk paten, di Indonesia tidaklah semata-mata karena tekanan dunia internasional, namun juga karena kebutuhan nasional untuk menciptakan suatu sistem perlindungan HKI yang efektif. 54

63 BAB III KLAUSUL KONTRAK 1. PENGERTIAN KLAUSUL KONTRAK Inti sari dari klausul adalah ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian, yang salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi; yang memperluas atau membatasi: Hasil persetujuan antar negara itu memuat klausul jaminan atas kemerdekaan negara-negara kecil Kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Ketentuan umum mengenai kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. 2. FUNGSI KLAUSUL KONTRAK Klausul kontrak memiliki fingsi sebagai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual kita diantaranya: Perlindungan hak atas legalitas karya (law enforcement). Perlindungan hak atas perlindungan karya ( legitimate right) Hal ini dilakukan agar melindungi potensi ekonomi dari hasil pemikiran intelektual manusia agar karya tersebut berniai. 56

64 3. CARA PEMBUATAN KONTRAK Bagaimana Pembuatan Kontrak yang Benar Secara Hukum? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah seputar kontrak dan permasalahannya. a. bagaimanakah format perjanjian tertulis (kontrak) yang standar? b. hal-hal apa sajakah yang minimal diatur di dalam suatu perjanjian (kontrak)? c. bagaimanakah suatu perjanjian (kontrak) dikategorikan cacat hukum? d. kiat-kiat apa sajakah yang diperlukan di dalam membuat suatu perjanjian (kontrak) agar menghindari konflik atau perselishan? e. apakah hukumonline mempunyai contoh kontrak atau apabila tidak ada di dalam situs manakah saya dapat melihat contoh-contoh kontrak? Demikian pertanyaan kami; terima kasih.pertanyaan ini adalah seputar kontrak dan permasalahannya. 4. PENGERTIAN DAN ARTI PENTING KONTRAK Pengertian Dan Arti Penting Kontrak Bentuk bentuk perjanjian ; tertulis tidak tertulis 57

65 Kontrak adalah sebagai perjanjian yang bentuknya tertulis, jadi kontrak Lebih sempit dari perjanjian Kontrak tidak lain adalah perjanjian (tertulis ) itu sendiri dimana dalam pasal 1233 KUH. Pdt disebutkan bahwa tiap tiap perikatan dilahirkan dari: 1. Perjanjian 2. Undang-undang Apabila kita mengacu dari berbagai buku dan tulisan ilmiah, maka kata kontrak dapat diartikan : Sebagai suatu media atau piranti perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis sebagai suatu alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan atau dengan kata lain kontrak diartikan sebagai suatu perjanjian yang sengaja dibuat secara tertulis sebagai suatu alat bukti bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut arti penting suatu kontrak adalah : a. Untuk mengetahui perikatan apa yang dilakukan dan kapan serta dimana kontrak tersebut dilakukan, b. Untuk mengetahui secara jelas siapa yang selain mengikatkan dirinya dalam kontrak tersebut, c. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak, apa yang harus, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, d. Untuk mengetahui syarat 2x berlakunya kontrak tersebut, e. Untuk mengetahui cara-cara yang dipilih untuk menyelesaikan perselisihan dan pilihan domisili 58

66 hukum bila terjadi perselisihan antara para pihak, f. Untuk mengetahu kapan berakhirnya kontrak, atau hal- hal apa saja yang mengakibatkan berakhirnya kontrak tersebut, g. Sebagai alat untuk memantau bagi para pihak, apakah pihak lawan masing-masing telah memenuhi prestasinya atau belum, atau bahkan telah melakukan wanprestasi, h. Sebagai alat bukti bagi para pihak apabila terjadi perselisihan dikemudian hari Sistem Hukum Perjanjian Sistem pengaturan hukum perjanjian bersifat anvullen recht (hukum pelengkap), dengan demikian seseorang dalam membuat perjanjian : Dapat menyimpang berlakunya ketentuan Buku III KUH.Perdata, mana kala para pihak telah membuat ketentuan sendiri, buku III KUH.Perdata berlaku seluruhnya, apabila para pihak tidak mengatur sama sekali, buku III hanya bersifat melengkapi, manakala sesuatu hal para pihak mengaturnya tidak lengkap pasal 1320 KUH.Pdt yang menyaratkan 4 unsur yang harus ada, yaitu : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri 2. kecakapan untuk membuat perjanjian 3. suatu hal tertentu 4. suatu sebab yang halal 59

67 Syarat 1 dan 2 disebut syarat subyektif dan apabila tidak dipenuhi tidak batal demi hukum melainkan salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan Pihak yang meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap, jadi perjanjian itu tetap mengikat sepanjang belum dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan. Syarat 3 dan 4 disebut syarat obyektif dalam hal syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak ada suatu perikatan, dengan demikian maka tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Sepakat Apa yang dikehendaki pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lainya., menganai hal-hal yang pokok Cakap Kecakapan untuk membuat suatu perjanjain Pasal 1330 KUH. Perdata menyebutkan bahwa, orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah : – Orang yang belum dewasa yaitu orang yang belum berusia 21 th (pasal 330 BW) – Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan missal; orang yg tdk sehat pikiranya/gila, pemabuk, pemboros 60

68 Orang perempuan dalam hal-hal yang ditentukan Undang-Undang, dan kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian- perjanjian tertentu missal ; orang perempuan dlm status perkawinan harus mendapat bantuan suaminya untuk menghadap dimuka hakim harus bantuan suaminya (ps 105 BW). Akibat perjanjian yang dibuat oleh orang yg tidak cakap, maka tidak memenuhi syarat subyektif sehingga perjanjian dapat dimintakan pembatalan. Yang berhak untuk meminta pembatalan adalah : 1. Seorang anak yang belum dewasa yang membuat perjanjian, adalah anak itu sendiri ketika ia dewasa/orang tua/walinya ; 2. Seorang yang dibawah pengampuan, adalah pengampunya ; 3. Seorang yang telah memberikan kesepakatan atau izinya secara tidak bebas adalah orang itu sendiri 61

72 Di Indonesia, syarat hasil temuan yang akan dipatenkan adalah baru (belum pernah diungkapkan sebelumnya), mengandung langkah inventif (tidak dapat diduga sebelumnya), dan dapat diterapkan dalam industri. Jangka waktu perlindungan untuk paten biasa adalah 20 tahun, sementara paten sederhana adalah 10 tahun. Paten tidak dapat diperpanjang. Untuk memastikan teknologi yang diteliti belum dipatenkan oleh pihak lain dan layak dipatenkan, dapat dilakukan penelusuran dokumen paten. Ada beberapa kasus khusus penemuan yang tidak diperkenankan mendapat perlindungan paten, yaitu proses / produk yang pelaksanaannya bertentangan dengan undangundang, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan; metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan; serta teori dan metode di bidang matematika dan ilmu pengetahuan, yakni semua makhluk hidup, kecuali jasad renik, dan proses biologis penting untuk produksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikro-biologis. 65

73 2. ISTILAH-ISTILAH DALAM HAK PATEN Istilah – Istilah dalam Paten. Invensi Adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Inventor atau pemegang Paten Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam daftar umum paten. Hak yang dimiliki oleh pemegang Paten Pemegang hak paten memiliki hak eklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya : a. Dalam hal Paten Produk : membuat, menjual, mengimpor, menyewa, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk di jual atau disewakan atau diserahkan produk yang di beri paten. b. Dalam hal Paten Proses : Menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a. 66

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Diatur Dalam Undang Undang No - Hak Atas Kekayaan Intelektual Desain Tata Letak Sirkuit

74 Pemegang Paten berhak memberikan lisensi kepada rang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi. Pemegang Paten berhak menggugat ganti rugi melalui pengadilan negeri setempat, kepada siapapun, yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas. Pemegang Paten berhak menuntut orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 di atas. 3. OBJEK PERLINDUNGAN Invensi yang dapat diberikan perlindungan Paten adalah Invensi yang memenuhi syarat : Novellty Suatu Invensi dianggap baru, jika pada saat pengajuan permintaan paten Invensi tersebut tidak sama dengan pengungkapan teknologi sebelumnya. Inventif Suatu Invensi mengandung langkah inventif, jika Invensi tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian biasa dibidang teknologi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Dapat diterapkan dalam industri. 67

75 4. JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN 1. Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. 2. Paten sedehana diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. 5. PENGAJUAN PERMOHONAN PATEN Paten diberikan atas dasar permohonan dan memenuhi persyaratan administratif dan subtantif sebagaimana diatur dalam Undang-undang Paten. Sistem First to File Adalah suatu sistem pemberian Paten yang menganut mekanisme bahwa seseorang yang pertamakali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang Paten, bila semua persyaratannya dipenuhi. Kapan sebaiknya permohonan Paten diajukan? Suatu permohonan Paten sebaiknya diajukan secepat mungkin, mengingat sistem Paten Indonesia menganut sistem First to File. Akan tetapi pada saat pengajuan, uraian lengkap penemuan harus secara lengkap menguraikan atau mengungkapkan penemuan tersebut. 68

78 5. Proses biologis yang esensial untuk memproduksitanaman atau hewan, kecuali proses mikrobiologis. 7. HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG HAK PATEN 1. Pemegang Paten memiliki hak khusus untuk melaksanakan Paten yang dimiliki nya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya. Dalam hal Paten Produk : membuat, memakai, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten. Dalam hal paten proses : menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya. 2. Dalam hal Paten proses, larangan terhadap orang lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan Paten proses yang dimilikinya. 3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 apabila pemakaian paten tersebut untuk kepentingan Pemilikan dan Pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten. 4. Kewajiban Pemegang Paten wajib membayar biaya pemeliharaan yang disebut biaya tahunan (rincian biaya tahunan terlampir). 71

79 8. PELANGGARAN DAN SANKSI 1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp ,- (lima ratus juta rupiah). 2. Barang siapa dengan sengaja tanpa hak dan melanggar hak Pemegang Paten Sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp ,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). PATEN 9. PROSEDUR PENGAJUAN PERMINTAN 1. Mengisi formulir permintaan paten dengan melampirkan : Bukti kewarganegaraan berupa foto copy KTP dari Inventor, pemegang hak. Foto copy NPWP untuk pemegang hak Badan Hukum Panduan Pengenalan HKI. Akte/salinan resmi pendirian badan hukum yang telah dilegalisir oleh notaris. Surat pernyataan bukti kepemilikan hak atas Invensi yang ditandatangani oleh pemilik, bermaterai Rp. 6000,- Deskripsi/Uraian Invensi termasuk di dalamnya klaim invensi dan abstrak Invensi. Gambar detail Invensi beserta uraiannya secara terperinci Dokumen (permintaan) paten prioritas dan terjemahannya 72

81 Uraian lengkap Invensi : Bagian ini menguraikan secara lengkap Invensi yang dimaksud. Ciri-ciri Invensi tidak ada yang tertinggal pada bagian ini, karena pada saat pemeriksaan Substantif nantinya pemohon tidak boleh melakukan perubahan dengan menambah ciri Invensi Klaim : mengungkapkan ciri-ciri yang terdapat pada Invensi yang dimintakan paten ( paten : 1 atau >1 klaim), dan paten sederhana hanya 1 klaim. Abstrak : merupakan ringkasan dari uraian lengkap Invensi dan dibatasi maksimum 200 kata. Catatan : diketik diatas kertas HVS ukuran A4, berat 100 gram, space pengetikan 1,5 dengan format pengetikannya pada tepi sisi atas 2 cm, bawah 2 cm, kanan 2,5 cm dan sisi kiri 2 cm. 3. Pengumuman Permintaan Paten Pengumuman permintaan Paten berlangsung selama 6 (enam) bulan dapat dilihat pada Papan Pengumuman Permintaan Paten, dikantor Paten dan Buku BRP (Berita Resmi Paten) yang diterbitkan secara berkala. 4. Permohonan pemeriksaan Substantif atas Paten Sederhana dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan atau paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan dengan dikenai biaya. 5. Pemeriksaan substantif meliputi kebaruan dan industrial application. 74

84 Menurut Departemen Perdagangan, (2007) ada beberapa arah dari pengembangan industri kreatif ini, seperti pengembangan yang lebih menitikberatkan pada industri berbasis: 1. lapangan usaha kreatif dan budaya (creative culturalc industry); 2. lapangan usaha kreatif (creative industry), atau 3. Hak Kekayaan Intelektual seperti hak cipta (copyright industry). Negara negara membangun potensi ekonomi kreatif dengan caranya masing masing sesuai dengan kemampuan yang dimiliki negara tersebut. Inggris membangun industri kreatifnya melalui Department of Culture, Media and Sports ( DCMS), Selandia Baru melalui New Zealand Trade and Enterprise (NZTE), Singapura melalui Ministry of Information, Communications and the Arts (MICA) dengan konsep Renaisssance City, Media 21 dan Design Singapore-nya, Malaysia melalui Malaysia Design & Inovation Centre (MDIC). Thailand dengan Thailand Creative & Design Center (TCDC), dan RRT ( Republik Rakyat Tiongkok) secara bertahap melahirkan kota-kota kreatif baru, dan telah menjadi yang terdepan dalam kontribusi ekonomi kreatif. 77

91 democracy dengan mengembangkan seni modern seperti musik populer sebagai lawan atas seni yang bercita rasa tinggi seperti opera,balet dan musik klasik, yang menciptakan kelompok eksklusif dalam masyarakat. Sementara itu, konsep industri budaya juga menarik perhatian penganut paham neoliberal. Mereka berpandangan bahwa: industri budaya dianggap mengandung aspek merittocratic (pemberian penghargaan berdasarkan prestasi), tidak membutuhkan subsidi, mudah diakses dan dinikmati (undemanding), hal mana sangat cocok dengan semangat wirausaha dari Eropa yang baru. Kedua aliran kebijakan tersebut kemudian bersinergi karena: Istilah industri budaya kemudian secara bertahap mengalami perkembangan menjadi creative industry (industri kreatif), yang menekankan kepada masalah individual talent and the generation if wealth and employment istilah ini kemudian lebih mengedepankan aspek individualisme dan hasil di bidang ekonomi dari pada kolektivisme dan nilai-nilai sosial. 84

93 tersebut dengan membangun kembali industri skala besar sudah tidak lagi dimungkinkan karena secara politis tidak dapat diterima (kemungkinan besar berkaitan erat dengan persoalan pencemaran lingkungan,ketersediaan lahan dsb). Maka, dikembangkan aktivitas ekonomi yang ringan (weightless economy) yang dapat menghasilkan keuntungan besar namun secara politis dapat diterima,seperti cafe,gedung teater dsb. Yang juga dapat meningkatkan perolehan dana bagi kegiatan seni.sementara itu, pembangunan industri skala besar akan dipindahkan ke negara-negara dunia ketiga (yang artinya juga mengalihkan segala persoalan yang berpotensi muncul dari aktivitas tersebut). Semangat itu diilustrasikan oleh perdana menteri inggris pada masanya, Tony Blair, yang menyatakan bahwa: pop music exports were financially more significant to the country than the steel industry. 86

95 Namun dampak krisis global yang dialami oleh Indonesia diperhitungkan tidak sedalam dampak krisis yang terjadi di beberapa negara ASEAN lainnya. Menurut Prof. David O. Dapice dari Universitas Harvard saat menjadi pembicara tunggal dalam pertemuan eksekutif bertajuk ASEAN and the Global Recession di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2008 mengatakan bahwa justru krisis ini diyakini menjadi peluang untuk membenahi perekonomian domestik serta memperkuat perdagangan regional (Esti&Suryani, 2008 dalam Wheny, 2008). Industri kreatif merupakan salah satu industri yang dapat bertahan di tengah ancaman krisis global tahun Hal ini dapat kita lihat melalui tabel dibawah ini : UtaraTabel 1.1 Sumber : Portal Indonesia Kreatif Dari data di atas dapat kita lihat bahwa total ekspor industri kreatif pada tahun 2009 tidak mengalami penurunan dari tahun 2008 seperti yang dialami oleh sektor Industri lainnya sebagai akibat dari krisis global. 88

97 Potensi industri kreatif Indonesia memiliki peluang besar untuk dikembangkan, keanekaragaman budaya, keunikan sumber daya alam, insan-insan kreatif dan pasar domestik yang luas merupakan modal bagi eksistensi industri ini. 90

98 BAB VI ISU-ISU SEPUTAR HKI DALAM DESAIN Inti sari dari artikrl, Seputar Hak Kekayaan Intelektual Dan Perlindungan Konsumen, diakses pm Isu-isu seputar hak kekayaan intelektual membahas tentang adopsi, tiru, modifikasi suatu logo atau merek, Berikut penjelasanya: A. 1. PENGERTIAN ADOPSI Rogers (1983) menyatakan adopsi adalah proses mental, dalam mengambil keputusan untuk menerima atau menolak ide baru dan menegaskan lebih lanjut tentang penerimaan dan penolakan ide baru tersebut. Adopsi juga dapat didefenisikan sebagai proses mental seseorang dari mendengar, mengetahui inovasi sampai akhirnya mengadopsi. Adopsi adalah suatu proses dimulai dan keluarnya ide-ide dari satu pihak, disampaikan kepada pihak kedua, sampai ide tersebut diterima oleh masyarakat sebagai pihak kedua. Adopsi dalam penyuluhan perikanan pada hakekatnya dapat diartikan sebagai proses penerimaan inovasi atau perubahan perilaku baik yang berupa pengetahuan, sikap, maupun keterampilan pada diri seseorang setelah menerima inovasi yang disampaikan penyuluh pada petani atau masyarakat sasarannya. 91

99 Adopsi adalah keputusan untuk menggunakan sepenuhnya ide baru sebagai cara bertindak yang paling baik. Keputusan inovasi merupakan proses mental, sejak seseorang mengetahui adanya inovasi sampai mengambil keputusan untuk menerima atau menolaknya kemudian mengukuhkannya. Keputusan inovasi merupakan suatu tipe pengambilan keputusan yang khas (Suprapto dan Fahrianoor, 2004). Mardikanto dan Sri Sutarni (1982) mengartikan adopsi sebagai penerapan atau penggunaan sesuatu ide, alat-alat atau teknologi baru yang disampaikan berupa pesan komunikasi (lewat penyuluhan). Manifestasi dari bentuk adopsi ini dapat dilihat atau diamati berupa tingkah laku, metoda, maupun peralatan dan teknologi yang dipergunakan dalam kegiatan komunikasinya. 92

100 1. CONTOH ADOPSI Palang Merah Indonesia (PMI) adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. PMI selalu berpegang teguh pada tujuh prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan sabit merah yaitu kemanusiaan, kesamaan, kesukarelaan, kemandirian, kesatuan, kenetralan, dan kesemestaan. lambang ini sendiri di adopsi dari lambang palang merah internasional, Sumber image: pengertian-sejarah-palang-merah.html diakses pada 3 januari 2015 pukul 07:00 am Sampai saat ini PMI telah berada di 33 PMI Daerah (tingkat provinsi) dan sekitar 408 PMI Cabang (tingkat kota/kabupaten) di seluruh indonesia Palang Merah Indonesia tidak berpihak pada golongan politik, ras, suku ataupun agama tertentu. Palang Merah Indonesia dalam pelaksanaannya juga tidak melakukan pembedaan tetapi mengutamakan objek korban yang paling membutuhkan pertolongan segera untuk keselamatan jiwanya. 93

Baca Juga  Desain Undangan Khitanan - Undangan Khitanan Lucu At Artikel

Apa Yang Dimaksud Haki Penting Untuk Diketahui Pengusaha

103 Maka mereka semua menirunya. Jika Anda mengamati persaingan aplikasi chatting, sudah ada sebelas pemain besar di seluruh Asia, dan masih banyak lagi yang berdatangan. Hal ini menunjukkan betapa sederhananya aplikasi chatting dibuat. Mereka sangat mudah untuk ditiru. Jika Anda melihat sesuatu yang ditiru oleh semua orang, Anda akan segera tahu bahwa hal tersebut tidak rumit. Jadi, para startup, jangan membuat sesuatu yang sederhana dan dapat dengan mudah ditiru. Lakukan penelitian lebih dalam, berusahalah dengan keras untuk membuat sesuatu yang sangat rumit, sehingga sulit untuk ditiru. Pahamilah bidang Anda, persaingannya, prinsip terdalam dari bidang Anda, dan berinovasilah dari sana. Itulah cara untuk menang. 2. CONTOH PENIRUAN Konsep Desain iwatch Terbaru Tiru Desain iphone. Sumber image: diakses pada 3 januari :56 am 96

104 iwatch dikabarkan merupakan salah satu smartwatch paling ditunggu banyak pihak. Setelah beberapa tahun yang lalu diperbincangkan, akhirnya dalam waktu dekat revolusi tersebut tercapai. Apple diprediksi akan sekaligus memperkenalkan iwatch pada acara 9 September mendatang. Namun bagi anda yang tertarik dengan konsep desain yang dibesut oleh pihak tidak resmi, konsep baru dibawah tentunya menarik disimak. Ya, konsep kali ini dibuat oleh Martin Hajek, desainer yang sering kali menelurkan desain konsep perangkat lain secara mendetil berdasarkan rumor yang beredar. Teknokerz bisa langsung melihat beberapa foto dibawah, anda suka? Konsep Desain iwatch Terbaru Tiru Desain iphone News Gallery Sumber image: diakses pada 3 januari :56 am 97

105 Konsep Desain iwatch Terbaru Tiru Desain iphone News Gallery Sumber image: diakses pada 3 januari :56 am C. MODIFIKASI Pengertian Modifikasi Modifikasi adalah cara merubah bentuk sebuah barang dari yang kurang menarik menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan fungsi aslinya,serta menampilkan bentuk yang lebih bagus dari aslinya. 98

106 1. REVOLUSI DAN MODIFIKASI LOGO MEREK Dibawah ini adalah logo dari merk top dunia, sebuah perusahaan besar pastilah memiliki sejarah yang panjang, jadi tak ada salahnya kita tau dari sejarah mereka. Shell Sumber image: diakses pada 3 januari :02 am Xerox Sumber image: diakses pada 3 januari :02 am 99

108 Berikut ini beberapa panduan untuk menghindari pelanggaran kebijakan pelanggaran merek dagang: Memahami dan mengikuti hukum merek dagang Jangan biarkan aplikasi Anda melanggar merek dagang orang lain. Kenali konten aplikasi Sebelum Anda memublikasikannya, cari merek dan kemungkinan merek dagang yang digunakan dalam aplikasi dan cantuman store, lalu dapatkan nasihat hukum jika perlu. Gunakan nama yang berbeda Jangan beri nama aplikasi yang membingungkan karena mirip dengan merek dagang perusahaan lain. Jangan menggunakan merek dagang untuk menyiratkan hubngan Jangan mendeskripsikan aplikasi menggunakan merek dagang perusahaan lain dengan cara yang menyiratkan dukungan oleh atau afiliasi dengan perusahaan lain. Gunakan ikon dan logo aplikasi yang berbeda Jangan menggunakan versi modifikasi logo bermerek dagang milik perusahaan lain. Penafian yang menyatakan bahwa aplikasi Anda tidak berafiliasi dengan pemilik merek dagang atau bahwa aplikasi Anda bukan aplikasi “resmi” mungkin tidak cukup untuk menghindari pelanggaran. Selain itu, aplikasi “tidak resmi” ini dapat melanggar kebijakan peniruan. 101

109 Di bawah ini contoh aplikasi yang melanggar kebijakan Google Play dengan melanggar merek dagang pihak lain. Terutama sekali: Nama contoh aplikasi membingungkan karena mirip dengan merek dagang pihak lain. Ikon contoh aplikasi adalah versi modifikasi logo pihak lain. Sumber image: diakses pada 3 januari :20 am 102

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Diatur Dalam Undang Undang No - Hak Atas Kekayaan Intelektual Desain Tata Letak Sirkuit

110 BAB VII KASUS PELANGGARAN HAK CIPTA, PATEN, MEREK 1. KASUS HAK CIPTA Intisari dari: /pengertian-hakidan-dasar-hukumnya.html diakses pada 4 januari 2015 pukul 07:00 pm A. Prudential digugat kasus pelanggaran hak cipta Sumber image: diakses pada 4 jauari 2015 pukul 07:12 pm JAKARTA. PT Prudential Life Assurance, (Prudential Indonesia) saat ini sedang terganjal kasus hukum. Perusahaan asuransi asal Inggris ini tengah digugat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat oleh perusahaan konsultan dari negeri Paman Sam, The Institute for Motivational Living Inc lantaran dituding telah melakukan pelanggaran hak cipta. The Institiute for Motivational Living mempermasalahkan sebuah modul yang telah digunakan oleh Prudential yang berjudul “Mengenai Tipe & Karakter Manusia Melalui: DISC Profile (what, why, how). Modul tersebut dinilai 103

113 B. KASUS INUL DARATISTA Inul Daratista Dipolisikan Karena Pelanggaran Hak Cipta Sumber image: diakses pada 4 jauari 2015 pukul 07:38 pm Inul Daratista Dipolisikan karena Pelanggaran Hak Cipta, Penyanyi dangdut sekaligus pengusaha rumah karaoke, Inul Daratista, kembali harus berurusan dengan hukum. Dia dilaporkan label Nagaswara, dan Harpa record ke polisi pada Jumat (8/8) terkait kasus pelanggaran hak cipta. Produser Nagaswara, Rahayu Kertawiguna menilai pemilik goyang ngebor itu melanggar mechanical rights karena tidak menggunakan master asli alias tanpa izin atau tanpa lisensi dari pihak Nagaswara dan Harpa Record, untuk lagu-lagu yang dipakai di rumah karaoke Inul Vizta. “Selama ini, mechanical right tidak pernah disebut,” ungkap Rahayu, saat jumpa pers di kantor Nagaswara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/8/2014). 106

114 Rahayu merasa industri musik Indonesia sudah tidak seperti dulu lagi. Hak produser atau mechanical rights tidak lagi diperhatikan dengan baik. Nagaswara berjanji, tidak hanya akan menuntut Inul Vista, namun juga rumah-rumah karaoke lainya yang terbukti merugikan pihaknya. “Padahal sebelum jadi karya, dan dilempar ke pasar, harus melewati proses yang panjang. Proses itu harus dihargai,” tandasnya. Sekadar diketahui, sebelumnya Inul dan Inul Vizta juga sempat berurusan dengan hukum karena kasus pelanggaran hak cipta. Saat itu, Inul berseteru dengan Karya Cipta Indonesia (KCI) terkait pembayaran royalti penggunaan lagu dari bisnis karaoke milik Inul tersebut. Inul Vizta juga pernah dilaporkan band Radja ke polisi karena masalah yang sama. 107

115 2. PENGERTIAN MEREK Merek atau merek dagang adalah nama atau simbol yang diasosiasikan dengan produk/jasa dan menimbulkan arti psikologis/asosiasi. A. OBJEK PERLINDUNGAN 1. Perlindungan atas Merek Hak atas Merek adalah Hak Eksklusif yang diberikan negara kepada Pemilik Merek Yang Terdaftar dalam daftar umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau Badan Hukum untuk menggunakannya. 2. Hal penting yang perlu untuk diketahui Perlindungan atas Merek Terdaftar yaitu adanya Kepastian Hukum atas Merek Terdaftar baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan dan dihapuskan. Sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas Merek Terdaftar. 108

116 C. STATUS PENDAFTARAN Indonesia mengenal atau menganut azas konstitutif yaitu : hak atas Merek diperoleh atas pendaftarannya, artinya pemegang Hak Merek adalah seseorang yang mendaftarkan untuk pertama kalinya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. D. JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN Jangka waktu perlindungan merek 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran (filing date). Setelah 10 tahun dapat diperpanjang kembali. F. JENIS-JENIS MEREK Jenis- Jenis Merek Merek Dagang Merk dagang adalah merk yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek Jasa Merk jasa adalah merk yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Merek Kolektif Merk kolektif adalah merk yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang 109

117 diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Fungsi dari merek dapat dikatakan sebagai pemberitahu dan pembanding produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan atau seseorang dengan produk dari perusahaan lain atau orang lain. Dapat dikatakan pula fungsi dari merek adalah sebagai jaminan mutu produk tersebut terutama dari segi kualitasnya. Oleh karena itu agar kepemilikan dan merek tersebut diakui oleh konsumen, maka dibutuhkan suatu hak merek agar tidak mudah di salah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti menduplikasi merek tersebut dengan merubah beberapa kata dari merek tersebut tetapi jenis produk sama ataupun sebaliknya. Kasus merek di Indonesia banyak terjadi baik bidang industri. Kasus-kasus tersebut bahkan ada yang menuai kontroversi dan ada yang masih saat ini tetap beredar di pasaran. Penulisan ini saya akan membahas salah satu contoh kasus merek yang beredar di pasaran, beserta analisis dan contoh-contoh lainnya. 110

118 1. PEMALSUAN MILK BATH MEREK THE BODY SHOP. Milk Bath adalah salah satu produk kosmetik yang dikeluarkan oleh THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC, suatu perusahaan kosmetik terkenal dari Inggris. Milk Bath digunakan untuk keperluan mandi yang mempunyai sifat larut dalam air, dan berfungsi untuk memutihkan badan. Produkproduk the Body Shop juga telah dipasarkan secara luas di Indonesia melalui pemegang lisensinya, yakni PT. MONICA HIJAU LESTARI. Bentuk Pelanggaran : Pada pertengahan tahun 1996 PT. MONICA HIJAU LESTARI banyak menerima keluhan dari konsumen mengenai produk milk bath (susu untuk mandi) yang berbeda dari produk yang sebelumnya biasa dipakai. Setelah diteliti ternyata produk tersebut tidak sama dengan produk yang dikeluarkan oleh THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC, dan diyakini produk milk bath yang beredar tersebut adalah palsu, dan ciri-ciri produk palsu tersebut, antara lain : Menggunakan kemasan dari plastik yang dibungkus oleh kain, dan memiliki bentuk yang hampir sama dengan kemasan produk yang asli, 111

119 namun mempunyai ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan produk yang asli; 1. Milk Bath yang palsu tersebut tidak larut dalam air. 2. Tidak mempunyai pengaruh/khasiat untuk memutihkan tubuh. 3. Dipasarkan dengan sistem direct selling. Catatan : Untuk mencari siapa pelaku pemalsuan produk ini, tidaklah mudah. Sistem pemasaran yang tidak tetap juga mempersulit pelacakan terhadap pelaku pemalsuan. Namun setelah beberapa bulan kemudian, diketahui produk-produk palsu ini tidak lagi ditemukan dipasaran. 2. DUNKIN DONUT VS DONATS DONUTS Sumber image: diakses pada 4 januari 2015 pukul 07:41 pm Merek DUNKIN DONUTS milik DUNKIN DONUTS INC., USA, telah terdaftar di banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia Merek DUNKIN 112

120 DONUTS, antara lain terdaftar untuk jenis-jenis jasa restoran (kelas 42), dan untuk produk-produk makanan (kelas 30). Kalau kita memperhatikan gambar dari restoran DONATS DONUTS, maka kita akan melihat adanya bentuk-bentuk pelanggaran sebagai berikut. Bentuk pelanggaran : Adanya persamaan pada pokoknya dalam bentuk tulisan, bentuk huruf dan kombinasi warna (pink dan oranye) antara merek DONAT s DONUTS yang dipergunakan sebagai mana restoran (merek jasa) dengan bentuk tulisan dan kombinasi warna dengan merek DUNKIN DONUTS. Merek DONATS DONUTS yang memiliki persamaan dalam bentuk tulisan dan kombinasi warna dengan merek DUNKIN DONUTS, ternyata juga digunakan pada kotak kemasan makanan, dan minuman. Penggunaan merek DONATS DONUTS yang dalam bentuk tulisan dan kombinasi warna memiliki kesamaan dengan merek DUNKIN DONUTS, dapat menimbulkan kekacauan tentang asal usul barang dan dapat berpengaruh terhadap nama baik DUNKIN DONUTS INC. selaku pemilik merek yang sah; Persoalan ini diselesaikan diluar pengadilan, dan setelah mendapat surat peringatan dari Kuasa Hukum DUNKIN DONUTS INC, pemilik restoran Donats Donuts, melakukan perubahan-perubahan 113

121 atas bentuk tulisan dan kombinasi warna pada kotak kemasan makanan dan minuman, juga pada nama restorannya. 3. MEREK BARBIE VS BABIE MATTEL INC., suatu perseroan menurut Undang-undang Negara Amerika Serikat, bergerak dibidang produksi berbagai jenis permainan untuk anak-anak dengan bermacam-macam merek. Salah satu hasil produksi MATTEL INC., adalah produk boneka wanita yang diberi merek BARBIE. Boneka BARBIE ini telah dikenal luas dibanyak negara di dunia, termasuk di Indonesia. Merek BARBIE juga telah terdaftar di Indonesia, terdaftar di bawah nomor pendaftaran dan Keterkenalan merek BARBIE telah memancing pihak-pihak ketiga untuk mengambil keuntungan dengan cara membuat, memasarkan dan produkproduk sejenis dan menggunakan merek-merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. Salah satu contoh adalah pada boneka yang menggunakan merek BABIE. Bentuk pelanggaran pada merek BABIE, adalah : Merek BABIE memiliki persamaan dalam bentuk tulisan, bunyi, ucapan dan kombinasi warna dengan merek BARBIE.Merek BABIE digunakan untuk barang yang sejenis dengan merek BARBIE, yakni boneka; Keberadaan merek BABIE, dapat merusak citra perusahaan MATTEL INC. yang sudah. 114

122 4. TUPPERWARE VS TULIPWARE Sumber image: pada 4 januari 2015 pukul 07:41 pm DART INDUSTRIES INC., Amerika Serikat adalah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis alat-alat rumah tangga, di antaranya yaitu ember, panci, toples dan botol, sisir-sisir dan bunga-bunga karang, sikat-sikat, perkakas-perkakas kecil dan wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur dari plastik untuk menyiapkan, menyajikan dan menyimpan bahan makanan, gelasgelas minum, tempayan, tempat menyimpan bumbu, wadah-wadah untuk lemari es dan tutup daripadanya, wadah-wadah untuk roti dan biji-bijian dan tutup daripadanya, piring-piring dan tempat untuk menyajikan makanan, cangkir-cangkir, priring-piring buah-buahan dan Tempat-tempat tanaman untuk tanaman rumah dan main-mainan untuk anak-anak dengan berbagai jenis desain yang terbuat dari plastik yang bermutu tinggi. Merek TUPPERWARE sudah terdaftar di 115

125 Yang berhak mengajukan gugatan atas pelanggaran Hak atas Merek hanya pemegang Hak Merek, yaitu Merek yang telah terdaftar. Bagi Merek tidak terdaftar tidak mendapat perlindungan hukum, artinya tidak berhak mengajukan gugatan atas merek terdaftar maupun atas merek tidak terdaftar lainnya. H. PROSEDUR PENDAFTARAN MEREK Pengajuan permohonan sesuai dengan yang telah disediakan oleh Kantor Merek, dan melampirkan : a. Mengisi formulir pendaftaran Merek rangkap 4 (empat) b. Mengisi Surat Pernyataan kepemilikan merek, bermaterai Rp. 6000,-. c. Fotocopy KTP pemilik merek d. Fotocopy akte pendirian Badan Hukum yang dilegalisir notaris bagi pemohon atas nama Badan Hukum e. Fotocopy NPWP bagi pemohon atas nama Badan Hukum f. Etiket Merek sebanyak 26 (duapuluh enam) lembar, 4 (empat) lembar ditempel pada masingmasing lembaran form dengan ukuran maksimal 9 x 9 cm dan minimal 2 x 2 cm g. Contoh fisik produk yang didaftarkan h. Mencantumkan nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran Merek pertama kali bagi merek dengan Hak Prioritas 1. Pemeriksaan permintaan pendaftaran Merek. 118

126 a. Pemeriksaan formal Pemeriksaan formal adalah pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan administratif yang ditetapkan. b. Pemeriksaan Substantif. Pemeriksaan Substantif adalah pemeriksaan terhadap merek yang diajukan apakah dapat didaftarkan atau tidak, berdasarkan persamaan pada keseluruhan, persamaan pada pokoknya, atas merek sejenis milik orang lain, sudah diajukan mereknya lebih dahulu oleh orang lain. 3. PELANGGARAN HAK PATEN Paten adalah hak khusus yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya dibidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut. Permohonan adalah permohonan Paten yang diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI Departemen Hukum dan HAM.Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten atau orang yang menerima hak tersebut dari Pemilik Paten atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten. Paten sederhana adalah setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya. 119

127 1. PELANGGRAN DAN SANKSI 1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp ,- (lima ratus juta rupiah). 2. Barang siapa dengan sengaja tanpa hak dan melanggar hak Pemegang Paten Sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp ,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). A. CONTOH PELANGGARAN HAK PATEN Sumber image: pada 4 januari 2015 pukul 07:59 pm Perebutan paten tidak saja mengaitkan Apple dengan Samsung dalam berbagai tuntutan hukum. HTC, sebagai salah satu produsen perangkat Android juga telah cukup lama berseteru dengan Apple untuk masalah 120

137 dan dijual di AS oleh STA. seharusnya dari pihak Samsung jika ingin menjual hasil produksi mereka mengenai LCD atau yang berkaitan dengan LCD, seharusnya meminta ijin atau menegosiasikan masalah tersebut dengan pihak terkait yaitu SHARP selaku pemilik HAK PATEN mengenai LCD. Samsung tidak bisa dengan begitu saja menggunakan atau memperjual belikan yang berhubungan dengan teknologi LCD karena hak paten dari teknologi LCD dimiliki oleh SHARP. Samsung seharusnya melakukan pembicaraan dengan pihak SHARP ataupun membuat suatu perjanjian dengan pihak SHARP, sehingga mendapatkan ijin dan legal dalam memperjualbelikan produk yang berkaitan dengan teknologi LCD. 130

138 BAB IX KREATIFITAS PELANGGARAN HKI A. ARTI KREATIFITAS Intisari dari pada 4 januari 2015 pukul 11:41 pm Daya cipta atau kreativitas adalah proses mental yang melibatkan pemunculan gagasan atau anggitan (concept) baru, atau hubungan baru antara gagasan dan anggitan yang sudah ada. Dari sudut pandang keilmuan, hasil dari pemikiran berdaya cipta (creative thinking) (kadang disebut pemikiran bercabang) biasanya dianggap memiliki keaslian dan kepantasan. Sebagai alternatif, konsepsi sehari-hari dari daya cipta adalah tindakan membuat sesuatu yang baru, dalam pelangggaran hki hal yang sering dilakukan yaitu pelanggaran hak mereka seperti parodi logo, yaitu membuat dengan desain dan pola yang sama namun dikreatifkan dan diubah satu persatu atau dikurangi, biasanya logo atau brand terkenal sehingga terkesan lucu, dan logo hasil parody logo tersebut dipakai dalam pasaran, guna untuk keperluan usaha dsb. 131

139 A. BERIKUT INI CONTOH PARODI LOGO : Parodi logo BCA (Bank Central Asia) Sumber image: 6 januari 2015 pukul 8:41 pm Gambar ini merupakan logo dari BCA yakni Bank Central Asia, di parodikan menjadi Bakso BCA yaitu Bakso Ceker Ayam dan sate kambing, hal ini dilakukan oleh si pengusaha agar nama atau logo usahanya mudah terkenal, dan pihak BCA merespon positif dengan alasan parody ini dapat juga mengangkat nama Bank Central Asia agar lebih akrab ditengah masyarakat, namun si pengusaha Bakso BCA tidak dapat membuat cabang usahanya didaerah lain dengan nama yang sama. 132

Bab I Pendahuluan Menyatakan Bahwa Tujuan Dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia Antara Lain

140 B. PARODI LOGO THE NORTH FACE Sumber image: diakses pada 6 januari 2015 pukul 9:48 am Logo atau merek dari the north face, di parodikan menjadi the shouth butt, C. PARODI LOGO KECAP ABC Sumber image: diakses pada 6 januari 2015 pukul 11:17 am 133

141 D. PIZZA HUT DENGAN STAR BUCKS Sumber image: pada 6 januari 2015 pukul 11:22 am 134

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Diatur Dalam Undang Undang No - Hak Atas Kekayaan Intelektual Desain Tata Letak Sirkuit

142 E. PARODI LOGO KFC Sumber image: diakses padapada 6 januari 2015 pukul 11:28 am F. KOMPOR GAS BERMEREK I PHONE Sumber image: diakses pada 6 11:28 am januari 2015 pukul 135

143 G. SANKSI PELANGGARAN HAK MEREK Sanksi Pelanggaran Hak Merek Undang-undang merek No. 15 Tahun 2001 Sumber image: 6 januari 2015 pukul 11:36 am Pasal 90: Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp ,00 (satu miliar rupiah). 136

Dr. Tb. Maulana Kusuma Email: [email protected] Web: http://mkusuma.staff.gunadarma.ac.id Gunadarma University Ruang Lingkup HKI Hak atas Kekayaan Intelektual didefinisikan sebagai suatu perlindungan

TUGAS MATA KULIAH HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL. (Intelectual Property Rights Law)

TUGAS MATA KULIAH HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Intelectual Property Rights Law) Hak Kekayaan Intelektual : Jenis Jenis dan Pengaturannya O l e h : APRILIA GAYATRI N P M : A10. 05. 0201 Kelas : C Dosen

ETIKA PERIKLANAN. Pokok Bahasan : Contoh Pedoman Etika Periklanan Manca Negara. Yogi Prima Muda, S.Pd, M.Ikom. Modul ke:

ETIKA PERIKLANAN Modul ke: Pokok Bahasan : Contoh Pedoman Etika Periklanan Manca Negara Fakultas Fakultas Ilmu Komunikasi Yogi Prima Muda, S.Pd, M.Ikom Program Studi Periklanan (Marcomm) www.mercubuana.ac.id

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat : a. bahwa sejalan dengan ratifikasi Indonesia pada

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN, Menimbang : a. bahwa sejalan dengan ratifikasi Indonesia pada perjanjian-perjanjian internasional, perkembangan

Oleh Rudy Susatyo Disampaikan dalam kegiatan Workshop dengann tema Meniuju Keunggulan UST Melalui Peningkatan Kinerja Riset Abdimas (Menuju HaKI, Jurnal Terindeks, dan Optimalisasi Jabatan Fungsional),

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL: PENGERTIAN DAN MANFAAT BAGI LITBANG Dadan Samsudin Pemeriksa Paten Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2016 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL:

*12398 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 32 TAHUN 2000 (32/2000) TENTANG DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Copyright (C) 2000 BPHN UU 32/2000, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU *12398 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 32 TAHUN 2000 (32/2000) TENTANG DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DENGAN RAHMAT

Teks tidak dalam format asli. Kembali: tekan backspace LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. 244, 2000 (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046) UNDANG-UNDANG REPUBLIK

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa untuk memajukan industri

Teks tidak dalam format asli. Kembali: tekan backspace LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. 243, 2000 (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045) UNDANG-UNDANG REPUBLIK

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Diatur Dalam Undang Undang No - Hak Atas Kekayaan Intelektual Desain Tata Letak Sirkuit

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk memajukan industri

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PATEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Desain Industri Rahasia Dagang Dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

1 RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG PATEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 T a h u n 2 000 Tentang Desain Industri DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa untuk memajukan industri yang mampu

RAHASIA MI-08 HAKI REPUBLIK INDONESIA PENYUSUNAN MATRIKS PMTB TAHUN 2017 Survei ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai: 1. Kuantitas (jumlah) komoditi yang menjadi barang modal (fixed asset)

RAHASIA NUS MI-08 HAKI REPUBLIK INDONESIA Kuesioner Penyusunan Matriks PMTB Tahun 2015 Survei ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai: 1. Investasi dalam bentuk kekayaan intelektual yang terjadi

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Hak Kekayaan Intelektual didefinisikan sebagai hak yang diberikan atas hasil olah pikir yang menghasikan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia Hak Kekayaan Intelektual

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa sejalan dengan ratifikasi Indonesia pada perjanjian-perjanjian

» Apakah yang dimaksud dengan Hak cipta?» Apa yang dapat di hak ciptakan?» Berapa Lama hak cipta berakhir?» Apa yang ada dalam Domain Publik?» Apakah Cukup Gunakan?» Alternatif untuk Hak Cipta» Hak cipta

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa sejalan dengan retifikasi Indonesia pada perjanjian-perjanjian

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2000

N. Tri Suswanto Saptadi. Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Atma Jaya Makassar. 3/23/2014 nts/epk/ti-uajm 2

N. Tri Suswanto Saptadi Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Atma Jaya Makassar 3/23/2014 nts/epk/ti-uajm 1 Bahan Kajian UU No.19 tentang hak cipta Ketentuan umum, lingkup

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR… TAHUN… TENTANG PATEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR… TAHUN… TENTANG PATEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa paten merupakan hak kekayaan intelektual yang

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Diatur Dalam Undang Undang No - Hak Atas Kekayaan Intelektual Desain Tata Letak Sirkuit

Tinjauan Umum Undang-Undang Hak Cipta Republik Indonesia Undang-Undang Hak Cipta atas Kekayaan Intelektual (termasuk program-program komputer) UU No.

Undang-undang Hak Cipta dan Perlindungan Terhadap Program Komputer PERTEMUAN 7 Tinjauan Umum Undang-Undang Hak Cipta Republik Indonesia Undang-Undang Hak Cipta atas Kekayaan Intelektual (termasuk program-program

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL NOMOR : H-08-PR.07.10 – TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PERMOHONAN PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA MEREK, HAK CIPTA, PATEN, DESAIN INDUSTRI, RAHASIA DAGANG, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU KATA PENGANTAR Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak atas

Intellectual Property Right (IPR) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sumber: Ditjen HKI – Republik Indonesia. Latar Belakang

Intellectual Property Right (IPR) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sumber: Ditjen HKI – Republik Indonesia Latar Belakang Transfer Knowledge and/or Technology Generate Income Sebagai anggota WTO (World Trade

Desain Tata Letak Sirkuit

BAB II PENGATURAN ATAS PERLINDUNGAN TERHADAP PENULIS BUKU A. Hak cipta sebagai Hak Eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Dalam konsep perlindungan hak cipta disebutkan bahwa hak cipta tidak melindungi

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR… TAHUN… TENTANG DESAIN INDUSTRI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR… TAHUN… TENTANG DESAIN INDUSTRI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa kekayaan budaya dan etnis bangsa

Pengantar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Fundamental Patent Drafting Workshop UNIVERSITAS PGRI SEMARANG 14-15 Oktober 2016 PENGERTIAN HKI Hak yang diberikan oleh negara (kepada pencipta/ inventor/ desainer)

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2015 TENTANG PATEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2015 TENTANG PATEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa paten merupakan Kekayaan Intelektual yang diberikan

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa untuk memajukan industri

LEGAL ASPEK PRODUK TIK IMAM AHMAD TRINUGROHO Mahasiswa dapat mengerti dan memahami arti, fungsi, dan hak cipta Mahasiswa dapat mengerti dan memahami pembatasan dan perlindungan hak cipta Hak Cipta adalah

Baca Juga  Desain Bunga Undangan - Desain Bunga Bunga Undangan Pernikahan Gambar Png

JENIS DAN PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG DIAKUI DAN DILINDUNGI DI INDONESIA

JENIS DAN PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG DIAKUI DAN DILINDUNGI DI INDONESIA Oleh : H. Fachruddin Razi, SH. 1 Abstract In the twenty one century the object of economic and trade not just only

Hak Cipta UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 Etika Profesi/Hukum SISFO Suryo Widiantoro Senin, 12 Oktober 2009 Terminologi (1) Pencipta: Adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama atas inspirasinya

BAB 8 PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM BIDANG TI Teguh Wahyono Mata Kuliah Etika Profesi dan Pengembangan Diri Fakultas Teknologi Informasi – Universitas Kristen Satya Wacana AGENDA Tentang

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Diatur Dalam Undang Undang No - Hak Atas Kekayaan Intelektual Desain Tata Letak Sirkuit

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

1 RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa di dalam era perdagangan

INTISARI HAK CIPTA UU No 28 Tahun 2014 Definisi Pasal 1 : Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensikonvensi

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.252, 2016 HUKUM. Merek. Indikasi Geografis. Pencabutan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL Diberlakukannya perjanjian TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Right) pada tanggal 1 Januari 2000 memberikan harapan adanya perlindungan

UNDANG-UNDANG HAK CIPTA Pengertian Hak Cipta Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi

Tanya Jawab Tentang Paten Apakah paten itu? Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan

Buku Panduan Permohonan Hak Cipta bagi Sivitas Akademika IPB Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor () Gedung Rektorat IPB Lantai 5 Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680 Telp./Faks. :(0251)

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Buku Panduan Permohonan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu bagi Sivitas Akademika IPB

Buku Panduan Permohonan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu bagi Sivitas Akademika IPB Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor (Kantor HKI-IPB) Gedung Rektorat IPB Lantai 5 Kampus IPB Darmaga,

Teks tidak dalam format asli. Kembali: tekan backspace LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. 1, 2005 HAKI. Industri. Desain. Pemohon. Pemegang. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Hak Atas Kekayaan Intelektual. Business Law Universitas Pembangunan Jaya Semester Gasal 2014

Hak Atas Kekayaan Intelektual Business Law Universitas Pembangunan Jaya Semester Gasal 2014 Hak Kekayaan Intelektual Hasil pemikiran, kreasi dan desain seseorang yang oleh hukum diakui dan diberikan hak

SUATU TINJAUAN TENTANG HAK PENCIPTA LAGU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA 1 Oleh: Ronna Sasuwuk 2 ABSTRAK Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah yang merupakan

Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Ragil Yoga Edi PENGERTIAN HKI Hak yang diberikan oleh negara (kepada pencipta/ inventor/ desainer) atas karya yang dihasilkan dengan mencurahkan kemampuan intelektual

PANDUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI) DAN PATEN AKADEMI KEBIDANAN BAKTI UTAMA PATI TAHUN 2015

PANDUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI) DAN PATEN TAHUN 2015 BAGIAN RISET, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN JL. KI AGENG SELO NO. 15 PATI E-mail: [email protected] Panduan Paten & HaKI_Akbid

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Diatur Dalam Undang Undang No - Hak Atas Kekayaan Intelektual Desain Tata Letak Sirkuit

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa di dalam era perdagangan global,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi

Etika Profesi dan Pengembangan Diri (Ethics in Information Technology) Evangs Mailoa FTI UKSW Yang Akan Dibahas: 1 Tentang Hak Cipta 2 Perlindungan Program Komputer 3 Berbagai Jenis Lisensi Dalam dunia

BAB V PENUTUP. Berdasarkan pada uraian dari Bab I (satu) sampai Bab IV (empat) skripsi ini,

BAB V PENUTUP Berdasarkan pada uraian dari Bab I (satu) sampai Bab IV (empat) skripsi ini, penulis menarik beberapa poin kesimpulan dan saran yang merupakan cangkupan dari pembahasan sebelumnya. A. Kesimpulan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: Mengingat: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA a. bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Alsa Indonesia Law Journal

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman

STRATEGI UNTUK MENDAPATKAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI) BIDANG KESEHATAN

STRATEGI UNTUK MENDAPATKAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI) BIDANG KESEHATAN Oleh: Hari Sutrisno Jurusan Pendidikan Kimia, FMIPA, Universitas Negeri Yogykarta (UNY) PENDAHULUAN Dalam perjanjian TRIPS

Undang-undang Nomor 7/1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)

PENGERTIAN HAKI: Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Hak Milik Intelektual (HMI) atau harta intelek (di Malaysia) ini merupakan padanan dari bahasa Inggris Intellectual Property Right. Kata “intelektual”

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Diatur Dalam Undang Undang No - Hak Atas Kekayaan Intelektual Desain Tata Letak Sirkuit

Diperiksa oleh: Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian, dan Kerja Sama Tanggal:

Berlaku Revisi Halaman 1 Desember 2015 t tppm 1. TUJUAN Prosedur Hak Cipta inibertujuan untuk menerangkan cara pengajuan Hak Cipta dari Ciptaan para Karyawan (Dosen dan Tenaga Kependidikan) Universitas

2016, No Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5541) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pem

No.2134, 2016 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENKUMHAM. Pendaftaran Merek. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG PENDAFTARAN MEREK DENGAN RAHMAT

MEREK Umum 1. Apakah merek itu? Yang dimaksud dengan merek adalah suatu “tanda” yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memliki

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai Rahasia Dagang;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai Rahasia Dagang; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dibentuk Undangundang tentang

MAKALAH HAK DESAIN INDUSTRI Oleh : 1 Lutfi Tri Ages F. 2 M. Arif Hidayatullah 3 M. Yoga Fernanda 4 Ruswanto PROGRAM D-2 TEKNIK INFORMATIKA AKADEMI KOMUNITAS NEGERI LAMONGAN 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.

Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai Desain Industri;

Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai Desain Industri; UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG

LEGAL ASPEK PRODUK TIK IMAM AHMAD TRINUGROHO Subjek dan Objek Hukum Arti & Peranan Hak Kekayaan Intelektual Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual Subjek Hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2000 PENJELASAN ATAS TENTANG DESAIN INDUSTRI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2000

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing

PR Ketiga Kelas X.4 Tgl 06 Agustus 2010 Mengenai UU Hak Cipta Posted by malikzeith – 16 Aug :28

PR Ketiga Kelas X.4 Tgl 06 Agustus 2010 Mengenai UU Hak Cipta Posted by malikzeith – 16 Aug 2010 09:28 Carilah Undang-undang yang berkaitan dengan Hak Cipta, Jangan lupa Cantumkan Nama, Kelas dan NIS Syarat

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang

HaKI (IPR) Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) Konsep HAKI Hak kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (UU & wewenang menurut hukum) Kekayaan hal yang bersifat ciri yang menjadi

HUKUM PENERBITAN BAHAN PUSTAKA Oleh Dewi Wahyu Wardani 125030700111021 PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA April 2015 1. Pengertian Penerbitan adalah kegiatan

Ppt

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. 85, 2002 (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DENGAN RAHMAT

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Diatur Dalam Undang Undang No - Hak Atas Kekayaan Intelektual Desain Tata Letak Sirkuit

PENGANTAR KOMPUTER & SOFTWARE I Etika Dalam Pemanfaatan Teknologi II Tim Pengajar KU1102 – Institut Teknologi Sumatera Outline 1. Hak Kekayaan Intelektual – Definisi – Jenis-jenis hak kekayaan intelektual

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR… TAHUN… TENTANG HAK CIPTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR… TAHUN… TENTANG HAK CIPTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual

II. TINJAUAN PUSTAKA. Berdasarkan UUDTLST yang menjadi payung hukum DTLST di Indonesia,

II. TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan UUDTLST yang menjadi payung hukum DTLST di Indonesia, pengertian DTLST dibedakan menjadi dua bagian yaitu desain tata letak

HASIL WAWANCARA DENGAN DITJEN HKI. (Dengan Bapak Agung Damarsasongko) : Berapa lama jangka waktu perlindungan Hak Cipta?

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA DENGAN DITJEN HKI (Dengan Bapak Agung Damarsasongko) : Berapa lama jangka waktu perlindungan Hak Cipta? Bapak Agung : Jangka waktu perlindungan Hak cipta: 6. Selama hidup ditambah

P E N J E L A S A N A T A S UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

P E N J E L A S A N A T A S UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI I. UMUM Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan

No.266, 2014 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DENGAN RAHMAT

PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Oleh: Chandra Dewi Puspitasari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) muncul karena adanya kemampuan berpikir. Hasil dari daya cipta tersebut dimiliki secara khusus (eksklusif)

I. PENDAHULUAN. Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disingkat HKI) merupakan

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disingkat HKI) merupakan terjemahan dari Intellectual Property Rights (IPR), yaitu hak atas kepemilikan terhadap karya-karya

HAKI PADA TEKNOLOGI INFORMASI JANUARI RIFAI [email protected] Abstrak Apa itu HAKI? Hak Atas Kekayaan Intelektual atau HAKI merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR… TAHUN… TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

Kekayaan Intelektual SOFYAN ARIEF SH MKn [email protected] 085736025201 PROSES LAHIRNYA KARYA INTELEKTUAL Olah pikir manusia Lahir karena kemampuan Intelektual Manusia Manusia Menghasilkan suatu

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA Dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 UUHC 2002 diatur mengenai fungsi dan sifat hak cipta. Pasal 2 menentukan bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Diatur Dalam Undang Undang No - Hak Atas Kekayaan Intelektual Desain Tata Letak Sirkuit

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat : a. bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual

GUBERNUR JAWA BARAT PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 73 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN FASILITASI PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

SALINAN GUBERNUR JAWA BARAT PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 73 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN FASILITASI PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA

Kumpulan Materi Hak Kekayaan Intelektual

II. TINJAUAN PUSTAKA. hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di

II. TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian dan Dasar Hukum Paten 1. Pengertian Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU Paten, yang dimaksud dengan Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1989 TENTANG PATEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1989 TENTANG PATEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN, Menimbang : a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR… TAHUN 2015 TENTANG MEREK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR… TAHUN 2015 TENTANG MEREK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi

To make this website work, we log user data and share it with processors. To use this website, you must agree to our Privacy Policy, including cookie policy.

PENGERTIAN HAKI: Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Hak Milik Intelektual (HMI) atau harta intelek (di Malaysia) ini merupakan padanan dari bahasa.

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) IF3280 Socio-Informatika dan Profesionalisme

IPR di Indonesia Tahun 1989 : Presiden Soeharto mengundangkan UU no. 6 tahun 1989 tentang Paten merupakan UU paten nasional pertama yang dimiliki oleh Indonesia.   UU ini berlaku efektif mulai 1 Agustus 1991 Kemudian diubah dengan UU no. 13 tahun 1997 sebelum digantikan dengan UU no. 14 tahun 2001 tentang Paten

Motivasi Kemajuan dan kesejahteraan umat manusia terletak pada kapasitas untuk membuat dan menciptakan baru pekerjaan baru di bidang teknologi dan budaya. Perlindungan hukum untuk kreasi baru mendorong komitmen untuk menemukan resource baru sebagai sumber baru inovasi Promosi dan perlindungan kekayaan intelektual memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan industri baru, dan meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup.

Manfaat Sistem kekayaan intelektual yang efisien dan adil dapat membantu semua negara untuk menyadari potensi intelektual sebagai katalisator pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial dan budaya. Sistem kekayaan intelektual membantu keseimbangan antara kepentingan inovator dan kepentingan umum, memberikan lingkungan di mana kreativitas dan penemuan dapat berkembang sehingga dapat bermanfaat untuk banyak orang.

Contoh Manfaat The multibillion dollar film, recording, publishing and software industries – which bring pleasure to millions of people worldwide – would not exist without copyright protection. Without the rewards provided by the patent system, researchers and inventors would have little incentive to continue producing better and more efficient products for consumers. Consumers would have no means to confidently buy products or services without reliable, international trademark protection and enforcement mechanisms to discourage counterfeiting and piracy.

Sisi Negatif: PERANG EKONOMI Setelah perang dingin selesai dimana negara Uni Sovyet bubar, peperangan beralih ke PERANG EKONOMI, yang di motori oleh negara maju sehingga timbul Blok Ekonomi Amerika, Eropa, Asia Perang Ekonomi ini di tujukan kepada negara berkembang & negara yang belum maju yang memiliki sumber daya alam. Senjata yang digunakan dalam perang ekonomi: 1. Hak Azasi Manusia (HAM) 2. Demokrasi 3. Lingkungan Hidup 4. HKI ( HAKI ) 5. Standar Internasional spt. ISO 9000

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Diatur Dalam Undang Undang No - Hak Atas Kekayaan Intelektual Desain Tata Letak Sirkuit

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) Hak monopoli atau hak eksklusif yang diberikan oleh Pemerintah kepada seseorang atau kelompok orang: merupakan perlindungan atas hasil penemuan dari pekerjaan Penelitian dalam bidang Teknologi atau juga atas hasil ciptaan dalam bidang ilmu, seni & sastra termasuk juga atas pemakaian simbol atau lambang dagang. Berlakunya UU No.19 Tahun 2002 : Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual

Jenis HKI I. HAK CIPTA (Copyright) II. HAK KEKAYAAN INDUSTRI (Industrial property rights) . Paten (patent) . Merek (trademark) . Disain Industri (industrial design) . Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu (layout design of IC) . Rahasia Dagang (secret trade) . Peraktek persaingan curang (unfair competition) . Indikasi Geografis (geographical indications)

UU Haki di Indonesia UU Hak paten UU. Hak Cipta UU. Merek dagang Indonesia ikut menandatangani Kesepakatan GATT (General Agreement on Trade & Tariff) dimana di dalamnya terdapat aturan perlindungan HAKI yaitu tertuang di dalam TRIPS ( Trade Related Intellectual Property Rights ) Tiap anggota harus meratifikasi UU HAKI yang di tetapkan oleh WIPO ( World Intellectual Property Organization)

HAK CIPTA Diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk: mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 ayat 1)

PERLINDUNGAN HAK CIPTA (1) Melindungi : CIPTAAN sebagai buah pikir/karya manusia/CREATION dalam bidang Ilmu, seni, sastra yang dilindungi bukan isinya tetapi pada UJUD serupa yang DIGANDAKAN & dapat di KOMERSIALKAN. Contoh: Buku Cetakan, Software Computer, Rekaman Ciptaan Musik, Lukisan, patung, Drama, Fotografi dll yang tercantum dalam UU Dasar Pemberian hak cipta : PERTAMA MENCIPTA & MENGUMUMKAN ke Masyarakat seperti mempublikasi, memamerkan atau mengedarkan.

PERLINDUNGAN HAK CIPTA (2) Sifat pemberian HAK OTOMATIS sebetulnya tidak perlu di daftarkan namun kenyataannya bila tidak di daftarkan maka sulit untuk mengusut bila ada kecurangan dari pihak lain. Masa perlindungan : SELAMA HIDUP PENCIPTA di tambah 50 tahun LISENSI dapat di berikan kepada orang lain umumnya dengan membayar uang ROYALTI

II. HAK KEKAYAAN INDUSTRI 1. Paten 2. Merek 3. Desain Industru 4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 5. Rahasia Dagang 6. Praktek Persaingan Curang 7. Geographical Indications

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dan Kasus

1. PATEN Melindungi : PENEMUAN / INVENTION bidang TEKNOLOGI, Produk & Proses Dasar pemberian Hak :KEBARUAN/NOVELTY yaitu belum ada orang lain yang mengetahui tidak boleh dipamerkan atau dipublikasikan sebelum didaftarkan di kantor Paten diutamakan pendaftar terdahulu Macam & Masa Perlindungan : PATEN SEDERHANA/UTILITY : 10 tahun (tidak dapat diperpanjang PATEN BIASA : 20 tahun (Semua penemuan harus dapat di pakai dalam industry dan bernilai bisnis)

1. PATEN (2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten: Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Ayat 1). LISENSI adalah Hak secara legal yang di berikan oleh pemegang Paten kepada orang lain untuk memproduksi, biasanya dengan membayar uang ROYALTI.

2. MEREK DAGANG Melindungi : Pemakaian LOGO, LAMBANG, GAMBAR & TULISANuntuk PERUSAHAAN, atau JENIS PRODUK BARANG atau JENIS JASA. Dasar Pemberian Hak : PERTAMA MENDAFTARKAN tidak mirip atau sama dengan merek yang telah terdaftar terdahulu. Masa Perlindungan : 10 tahun dapat di perpanjang terus tiap 10 tahun.

2. MEREK DAGANG (2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek : Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka- angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.(Pasal 1 Ayat 1)

3. DESAIN INDUSTRI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri : Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. (Pasal 1 Ayat 1)

4. DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang DesainTata Letak Sirkuit Terpadu : Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.(Pasal 1 Ayat 1) Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu. (Pasal 1 Ayat 2)

5. RAHASIA DAGANG Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang : Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

6. LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI & PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Pada tanggal 5 Maret 1999 oleh Pemerintah Republik Indonesia dan DPR, mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-undang No. 5 tahun 1999) Monopoli adalah “penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku atau suatu kelompok pelaku usaha”. Persaingan usaha tidak sehat adalah “ persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”

7. INDIKASI GEOGRAFIS Indikasi Geografis merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap nama asal barang. Inti perlindungan hukum ini ialah bahwa pihak yang tidak berhak, tidak diperbolehkan menggunakan indikasi geografis bila penggunaan tersebut dapat menipu konsumen tentang daerah asal produk Indikasi geografis dapat dipakai sebagai nilai tambah dalam komersialisasi produk. Diatur dalam UU No.15 tahun 2001, dan PP No.51 2007 Tujuan : sebagai pelindung terhadap produk, mutu dari produk, nilai tambah dari suatu produk dan juga sebagai pengembangan pedesaan

7. INDIKASI GEOGRAFIS (2) Indonesia merupakan Negara megadeversity dengan keragaman budaya dan sumber daya alami. Dari segi sumberdaya alami banyak produk daerah yang telah lama dikenal dan mendapatkan tempat di pasar internasional sehingga memiliki nilai ekonomi yg tinggi contoh : Java Coffee lada, Gayo Coffee, Toraja Coffee, Tembakau Deli, Muntok White Pepper.

JENIS LISENSI 1. Lisensi atas hak kekayaan intelektual 2. Lisensi massal 3. Lisensi merek barang / jasa 4. Lisensi hasil seni dan karakter 5. Lisensi bidang pendidikan

1. Lisensi atas hak kekayaan intelektual Salah satu jenis lisensi adalah lisensi atas hak intelektual, misalnya perangkat lunak komputer. Pemilik lisensi memberikan hak kepada pengguna untuk memakai dan menyalin sebuah perangkat lunak yang memiliki hak paten kedalam sebuah lisensi. Lisensi atas hak intelektual biasanya memiliki beberapa pasal/bagian didalamnya, antara lain: syarat dan ketentuan (term and condition) wilayah (territory) pembaruan (renewal) dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh pemilik lisensi.

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Diatur Dalam Undang Undang No - Hak Atas Kekayaan Intelektual Desain Tata Letak Sirkuit

2. Lisensi massal Lisensi massal perangkat lunak adalah lisensi dari pemilik ke perorangan untuk menggunakan sebuah perangkat lunak dalam satu komputer. Rincian lisensi biasanya tertuang dalam “Kesepakatan Lisensi Pengguna tingkat Akhir” (End User License Agreement (EULA)) dalam sebuah perangkat lunak. Dibawah perjanjian “EULA” ini pengguna komputer dapat melakukan instalasi perangkat lunak dalam satu atau lebih komputer (tergantung perjanjian lisensi).

3. Lisensi merek barang / jasa Pemilik barang atau jasa dapat memberikan izin (lisensi) kepada individu atau perseroan agar individu atau perseroan tersebut dapat mendistribusikan (menjual) sebuah produk atau jasa dari pemilik barang atau jasa dibawah sebuah merek dagang. Dengan pemakaian lisensi tipe ini, pemakai lisensi dapat menggunakan (menjual atau mendistribusikan) merek barang atau jasa di bawah sebuah merek dagang tanpa khawatir dituntut secara hukum oleh pemilik lisensi. Sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat memakai desain dan teknologi sebuah produk atau jasa yang berasal dari suatu negara dan dipasarkan dengan memakai nama lain di negaranya sendiri.

4. Lisensi hasil seni dan karakter Pemilik lisensi dapat memberikan izin atas penyalinan dan pendistribusian hak cipta material seni dan karakter misalnya, Mickey Mouse menjadi Miki Tikus.

5. Lisensi bidang pendidikan Contoh: sebuah buku yang diterbitkan di Amerika Serikat dan diterbitkan ulang khusus untuk Cina Daratan harus menggunakan lisensi Gelar akademis termasuk sebuah lisensi. Sebuah Universitas memberikan izin kepada perorangan untuk memakai gelar akademis. Misalnya (Diploma I (D1), Ahli Madya (Diploma III, (D3)), Sarjana (S1), Magister (S2), Doktor (S3)).

Urutan UU, Peraturan & Keputusan UNDANG-UNDANG PERATURAN PEMERINTAH KEPUTUSAN PRESIDEN PERATURAN MENTERI KEPUTUSAN MENTERI KEPUTUSAN DIRJEN HKI

Daftar UU HKI (1) Undang Rahasia Dagang : UU Nomor 30 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 242) Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu :UU Nomor 32 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 244) Undang-Undang Desain Industri : UU Nomor 31 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 243)

Daftar UU HKI (2) 3.Undang-Undang Hak Cipta : UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15) UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42) UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29) UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Daftar UU HKI (3) 4. Undang-Undang Merek : UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 81) UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 31) UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 110)

Daftar UU HKI (3) 5. Undang-Undang Paten : UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 39) UU Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 30) UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 109) Penjelasan UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4130)

Originally posted 2022-04-02 13:51:49.